musyawarah mufakat

Pengurus PABPDSI Kabupaten Banjar yang baru dikukuhkan diharapkan mampu perkuat tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel, menjembatani aspirasi masyarakat secara transparan.

Puluhan kelurahan di Bantul kini memiliki Layanan Posbankum, fasilitas mediasi hukum yang mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana posbankum beroperasi dan peran strategisnya.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sedang menyusun Raperda Pilkades 2026 berbasis kearifan lokal. Ini upaya memastikan pemilihan kepala desa harmonis dan mencerminkan budaya setempat.

Polres Bangka Barat mencatat prestasi gemilang dengan menyelesaikan 125 kasus secara kekeluargaan dari Januari hingga Oktober 2025, menunjukkan komitmen pada keadilan humanis. Penasaran bagaimana caranya?

Kemenkum Sumut gencar mendukung pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai wujud keadilan restoratif, mempermudah akses hukum bagi masyarakat dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.