Korupsi PN Depok, KY: Kenaikan Gaji Tak Jamin Integritas Hakim Jadi Lebih Baik

Komisi Yudisial (KY) mencatat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama Januari-Juni 2026. Sebanyak 80 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen KY menjaga integritas peradilan dan menindak tegas pelanggaran etik hakim.

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan pemeriksaan etik terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok nonaktif, dan kini akan mengkaji hasilnya untuk menentukan rekomendasi sanksi.

KPK menyebut kasus korupsi di PN Depok mencerminkan masalah sistemik. Kajian 2020 ungkap inkonsistensi majelis hingga lemahnya transparansi eksekusi.

Juru Bicara (Jubir) MA, Yanto mengatakan Ketua MA menyesalkan terjadinya OTT tersebut karena telah mencederai kehormatan dan keluhuran marwah MA.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan hal ini setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi terkait eksekusi lahan yang melibatkan ketua dan wakil ketua PN Depok.

Komisi Yudisial (KY) menyesalkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, saat negara gencar meningkatkan kesejahteraan hakim. Tindakan ini mencederai martabat p

KY menyesalkan tertangkap tangannya hakim Pengadilan Negeri Depok. Ia mengingatkan para hakim bahwa gaji telah dinaikkan.

Nota kesepahaman juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KY dan KPK dalam koridor kewenangan masing-masing.

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan perilaku hakim, menawarkan jalur pengaduan mudah untuk memastikan integritas dan profesionalisme demi Partisipasi Publik Pengawasan Peradilan yang efektif.

Pakar hukum Prof. Suparji Ahmad menyoroti pentingnya Netralitas KY Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, dan Tipikor 2026. Ini kunci perbaikan citra peradilan dan pencegahan intervensi politik.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk memastikan Seleksi Hakim Agung KY dan hakim ad hoc berjalan transparan dan independen, mengundang partisipasi publik dalam pengawasannya.

Komisi Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang tersandung kasus korupsi, menunjukkan sinergi positif antarlembaga dalam penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, menyuap hakim PN Depok demi mempercepat eksekusi lahan sengketa karena pertimbangan urgensi bisnis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung sebelum melakukan **penahanan hakim PN Depok** terkait OTT korupsi sengketa lahan, sebagai bentuk ketaatan pada KUHAP baru dan menjaga marwah peradilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mendapatkan izin penahanan hakim Pengadilan Negeri Depok dari Mahkamah Agung dalam waktu singkat, menunjukkan koordinasi efektif dalam penegakan hukum kasus korupsi, khususnya terkait izin penahanan hakim Depok.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita barang bukti senilai Rp850 juta dari kasus Korupsi PN Depok, yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai tersangka, sekaligus mengungkap modus baru penyimpanan uang korupsi.