Realisasi APBD Banten 2025 Lampaui Nasional, Bukti Keuangan Daerah Produktif

Aktivitas ekonomi yang menggeliat di Provinsi Banten mendorong pertumbuhan penerimaan pajak Banten sebesar 13,5 persen, mencapai Rp25,02 triliun hingga April 2026. Simak detailnya!

Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil mencatatkan capaian pendapatan sebesar Rp755 miliar pada tahun 2025, melampaui target yang ditetapkan. Simak rincian realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemkot Bukittinggi.

Perwakilan Kemenkeu Banten melaporkan penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp2,62 triliun hingga Januari 2026, melampaui rata-rata realisasi nasional dan menunjukkan pertumbuhan positif.

BPAD DKI Jakarta menargetkan pendapatan fantastis Rp805 miliar pada 2026. Simak strategi pengelolaan aset daerah yang menjadi kunci pencapaian Target Pendapatan BPAD DKI ini.

Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat serapan APBD Gorontalo 2025 yang memuaskan hingga 92,67 persen, menunjukkan kinerja keuangan daerah yang sehat dan efisien.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

Rancangan APBD Banten 2026 senilai Rp10,27 triliun lebih telah disetujui, dengan alokasi anggaran terbesar difokuskan pada sektor pelayanan dasar untuk masyarakat Banten.

Pemprov dan DPRD Banten menyepakati KUA-PPAS 2026 Banten dengan fokus efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat untuk RAPBD 2026.

Hingga awal November, Realisasi APBD Banten mencapai 78,9 persen dari target Rp10,50 triliun, sementara belanja daerah 69,03 persen. Pemprov Banten optimistis.

Kinerja APBN Lampung Triwulan III 2025 menunjukkan pertumbuhan positif, didorong lonjakan bea keluar dan efisiensi belanja. Simak detailnya mengapa defisit anggaran menyempit!

DPRD Banten resmi menyetujui APBD-P 2025 dengan pendapatan Rp10,50 triliun. Simak bagaimana defisit Rp305,98 miliar ditutup dan prioritas anggaran daerah.

Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan perampingan dan pemekaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri, yaitu Dinas PUPR dan Dinas PRKP, demi percepatan capaian target pembangunan dan pelayanan publik.

Pemprov Banten bersama Suara Nusantara sukses menggelar Festival Bertutur Cerita Rakyat Banten, melestarikan legenda daerah demi pendidikan karakter dan kepercayaan diri generasi muda.

Pemerintah Provinsi Banten gencar melakukan percepatan sertifikasi wakaf masjid Banten dan musala, menyasar 6.000 tempat ibadah demi menjamin legalitas aset dan peranan masjid sebagai pusat peradaban.

Pemprov Banten kaji investasi PT Solusindo Sampah Energi untuk olah sampah jadi energi uap. Teknologi canggih ini janjikan solusi tuntas limbah tanpa residu, menekan emisi karbon.

Peringatan May Day di Banten berlangsung kondusif, mendapat apresiasi Pemprov Banten. Gubernur Andra Soni berkomitmen memberantas praktik percaloan tenaga kerja yang meresahkan.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung percepatan transisi energi bersih dengan membebaskan pajak kendaraan listrik, mengikuti regulasi pusat dan mendorong ekosistem ramah lingkungan di wilayahnya.

Harga TBS Sawit Anjlok di Nagan Raya, Pemkab Panggil PMKS. Apkasindo juga bersuara, mendesak pemerintah perjelas kebijakan ekspor satu pintu DSI yang picu spekulasi pasar.

Wakil Menteri Pertanian menegaskan program Cetak Sawah adalah investasi strategis untuk ketahanan pangan nasional, meskipun butuh proses bertahap, demi antisipasi pertumbuhan populasi dan ketersediaan pangan masa depan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak signifikan pada peningkatan serapan komoditas pertanian dan investasi sektor pangan, mengatasi kelebihan pasokan di pasar domestik.

Nusa Tenggara Barat mencatat lonjakan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,64 persen pada Triwulan I 2026, menempatkannya di posisi kedua nasional. DPRD mengapresiasi kinerja Pemprov NTB dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi NTB yang signifikan ini.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Gubernur Apolo Safanpo menegaskan peran vital Dunia Usaha Papua Selatan dalam mengoptimalkan potensi SDA, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah demi mewujudkan kesejahteraan.