Realisasi APBD Banten Capai 78,9 Persen, Pemprov Optimis Target Tercapai

Hingga awal November, Realisasi APBD Banten mencapai 78,9 persen dari target Rp10,50 triliun, sementara belanja daerah 69,03 persen. Pemprov Banten optimistis.

Pemerintah Provinsi Banten melaporkan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga awal November 2025. Data menunjukkan bahwa realisasi pendapatan telah mencapai 78,90 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini mencerminkan progres signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara spesifik, realisasi APBD Provinsi Banten per 7 November tercatat sebesar Rp8,28 triliun dari total target pendapatan Rp10,50 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp7,46 triliun atau 69,03 persen dari total anggaran belanja Rp10,81 triliun. Gubernur Banten Andra Soni menyatakan bahwa kondisi ini sesuai dengan perkiraan awal tahun.

Capaian ini menjadi sorotan utama dalam upaya Pemprov Banten menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pelayanan publik. Meskipun ada tantangan, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dan mempercepat penyerapan anggaran. Langkah-langkah strategis sedang digulirkan untuk mencapai target akhir tahun.

Prognosis dan Mekanisme Pengelolaan APBD Banten

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa kondisi realisasi APBD saat ini sejalan dengan prognosis yang telah diperkirakan sejak awal tahun. Ia menjelaskan bahwa APBD memiliki mekanisme penyesuaian untuk menjaga kesehatan fiskal. Hal ini penting agar pelayanan publik dapat terus berjalan optimal bagi masyarakat.

Mekanisme penyesuaian anggaran ini dirancang untuk menjaga kesehatan fiskal daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah dapat merespons dinamika ekonomi yang terjadi. Tujuannya adalah memastikan alokasi dana tetap efektif dan efisien dalam setiap program.

Andra Soni juga menekankan pentingnya responsivitas seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi berbagai persoalan publik. Mereka diminta untuk segera menanggapi keluhan masyarakat di lapangan, seperti masalah truk tambang yang diatur jadwal operasionalnya. Ini demi kenyamanan warga.

Pendekatan responsif ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, juga mempercepat penyelesaian masalah di berbagai sektor pembangunan. Program pembangunan yang telah direncanakan pun terus berprogres sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Percepatan Penyerapan Belanja dan Tantangan Pendapatan

Menjelang akhir tahun anggaran, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menyoroti pentingnya percepatan penyerapan belanja. Instruksi telah diberikan kepada seluruh OPD untuk mengakselerasi kegiatan mereka. Pemetaan OPD dengan penyerapan rendah juga telah dilakukan secara berkala.

Dinas Pekerjaan Umum menjadi salah satu OPD yang disebut memiliki serapan rendah, namun Deden menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh pola pembayaran pekerjaan fisik. Pembayaran umumnya dilakukan di akhir proyek, bukan di awal. Ia optimistis bahwa dinas tersebut dapat mencapai target penyerapan yang telah ditentukan.

Selain percepatan belanja, Deden juga menekankan pentingnya menjaga pendapatan daerah agar sesuai target yang telah ditetapkan. Ia mengungkapkan kekhawatiran terkait pendapatan yang masih belum optimal hingga saat ini. Inovasi dari pimpinan baru Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat membantu optimalisasi penerimaan.

Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menunjukkan adanya penurunan realisasi pendapatan. Penurunan terbesar berasal dari pendapatan transfer sebesar 9,55 persen. Diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peringkat Nasional dan Proyeksi Akhir Tahun Realisasi APBD

Provinsi Banten menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam skala nasional terkait realisasi APBD. Untuk realisasi belanja daerah, Provinsi Banten menempati peringkat keempat secara nasional. Capaian ini adalah 69,03 persen, menunjukkan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, untuk realisasi pendapatan, Banten berada di posisi ke-14 nasional dengan capaian 78,90 persen. Meskipun peringkat pendapatan lebih rendah, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan. Ini termasuk optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah yang potensial.

Pemerintah Provinsi Banten tetap optimistis dapat menyelesaikan semua program yang telah direncanakan hingga akhir tahun. Fokus utama adalah pada percepatan penyerapan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah. Tujuannya agar target APBD dapat tercapai sepenuhnya di akhir tahun anggaran.

Gubernur Andra Soni berharap bahwa dengan responsivitas OPD dan percepatan program pembangunan, kepercayaan masyarakat akan terus meningkat. Hal ini sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik tetap prima dan pembangunan berjalan lancar di seluruh wilayah Banten.

Sumber: AntaraNews