digitalisasi pajak

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengumumkan penerapan Qresto di Deli Serdang dan Medan, sebuah inovasi digital untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan transparansi pembayaran pajak.

Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan BNI untuk meluncurkan layanan pajak digital. Inovasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong.

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai target Rp3,8 triliun, menjawab tantangan fiskal daerah dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempercepat penerapan pembayaran pajak nontunai demi dongkrak PAD dan digitalisasi daerah. Target 2026 menjadi krusial. Bagaimana strateginya?

Kemendagri bersama Jasa Raharja memperkuat komitmen mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data demi peningkatan kepatuhan serta efisiensi pemungutan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku secara masif memperluas akses pembayaran elektronik untuk pajak daerah, langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempermudah wajib pajak.

Sebanyak 65 ribu wajib pajak aktif di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari telah mengadopsi sistem Coretax sejak diberlakukan nasional pada 1 Januari 2025, menjanjikan kemudahan administrasi perpajakan yang lebih baik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Target Rasio Pajak Indonesia 11 persen pada 2027, menjanjikan bonus bagi pegawai pajak dan bea cukai untuk genjot penerimaan negara.

Mendagri berharap uang pajak yang dibayarkan konsumen dapat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa harus dikumpulkan oleh pemilik usaha dulu.

Luhut Binsar Pandjaitan dorong reformasi pajak berbasis teknologi. Tujuannya memperluas basis wajib pajak, menurunkan tarif bertahap, dan meningkatkan efisiensi sistem, sekaligus menekan potensi penyimpangan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi pajak berbasis teknologi untuk memperluas basis pajak dan memungkinkan penurunan tarif pajak secara bertahap, demi efisiensi dan transparansi.

Wajib Pajak Sulsel kini memiliki kesempatan emas untuk memenangkan hadiah umroh hingga mobil melalui program Gebyar Akselerasi Pendapatan 2026. Jangan lewatkan periode pembayaran ini!

Pemerintah Kota Bandarlampung mendistribusikan 213.839 Stiker Barcode PBB Bandarlampung kepada wajib pajak, bertujuan melancarkan pelayanan PBB-P2 dan memudahkan pembayaran tagihan pajak mulai tahun 2026.

Bupati Morowali Utara, Delis J Hehi, mendesak jajarannya untuk mengoptimalkan potensi daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul capaian rendah di tahun 2025.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palangka Raya terus menggenjot pemasangan Tapping Box di sektor kuliner untuk optimalkan Pendapatan Asli Daerah, menargetkan 100 unit tambahan tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mencatat realisasi PBB-P2 Lamongan 2025 sebesar Rp58,15 miliar, melampaui target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Realisasi Pajak Daerah Kota Tangerang tahun 2025 melampaui target, dengan PBB-P2 dan BPHTB mencatat kenaikan signifikan berkat kesadaran warga dan inovasi digital.

Pemkab Tangerang hadirkan inovasi digitalisasi layanan pajak melalui aplikasi Tangerang Gemilang. Kini bayar PBB semakin mudah, cepat, dan aman hanya lewat smartphone.

Realisasi penerimaan pajak daerah Lebak per 15 September 2025 telah mencapai Rp155,9 miliar, atau 67,14% dari target. Bapenda Lebak optimis target Rp232,2 miliar akan tercapai berkat strategi inovatif.