Digitalisasi Pajak

Mendagri berharap uang pajak yang dibayarkan konsumen dapat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa harus dikumpulkan oleh pemilik usaha dulu.

Luhut Binsar Pandjaitan dorong reformasi pajak berbasis teknologi. Tujuannya memperluas basis wajib pajak, menurunkan tarif bertahap, dan meningkatkan efisiensi sistem, sekaligus menekan potensi penyimpangan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi pajak berbasis teknologi untuk memperluas basis pajak dan memungkinkan penurunan tarif pajak secara bertahap, demi efisiensi dan transparansi.

Wajib Pajak Sulsel kini memiliki kesempatan emas untuk memenangkan hadiah umroh hingga mobil melalui program Gebyar Akselerasi Pendapatan 2026. Jangan lewatkan periode pembayaran ini!

Pemerintah Kota Bandarlampung mendistribusikan 213.839 Stiker Barcode PBB Bandarlampung kepada wajib pajak, bertujuan melancarkan pelayanan PBB-P2 dan memudahkan pembayaran tagihan pajak mulai tahun 2026.

Bupati Morowali Utara, Delis J Hehi, mendesak jajarannya untuk mengoptimalkan potensi daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul capaian rendah di tahun 2025.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palangka Raya terus menggenjot pemasangan Tapping Box di sektor kuliner untuk optimalkan Pendapatan Asli Daerah, menargetkan 100 unit tambahan tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mencatat realisasi PBB-P2 Lamongan 2025 sebesar Rp58,15 miliar, melampaui target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Realisasi Pajak Daerah Kota Tangerang tahun 2025 melampaui target, dengan PBB-P2 dan BPHTB mencatat kenaikan signifikan berkat kesadaran warga dan inovasi digital.

Pemkab Tangerang hadirkan inovasi digitalisasi layanan pajak melalui aplikasi Tangerang Gemilang. Kini bayar PBB semakin mudah, cepat, dan aman hanya lewat smartphone.