Kemenkeu Banten Salurkan Rp2,62 Triliun Dana Transfer Daerah, Lampaui Target Nasional

DJPb Kementerian Keuangan mencatat penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp925,7 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan akselerasi positif. Realisasi penyaluran Dana Transfer Papua Barat Daya ini mencapai 16,4 pe

Kementerian Keuangan melalui DJPb telah merealisasikan Penyaluran TKD NTT sebesar Rp4,37 triliun hingga Februari 2026. Realisasi ini vital untuk mendukung layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan mencatat realisasi TKD Sulsel mencapai Rp3,9 triliun hingga akhir Januari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kantor Wilayah DJPb Kalsel melaporkan mayoritas Pemda di Kalimantan Selatan berhasil memacu Realisasi Dana TKD Kalsel hingga Rp2,51 triliun per Januari 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan pembangunan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di NTT mencapai Rp23,05 triliun hingga akhir 2025. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan kesej

Hingga akhir 2025, Realisasi Belanja APBN Kalsel mencapai Rp40,34 triliun. Angka ini menunjukkan peran fiskal pemerintah yang optimal dalam menopang perekonomian lokal dan mendorong pembangunan.

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi TKD Kalsel mencapai Rp30,13 triliun hingga akhir 2025, berperan strategis dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik.

Kementerian Keuangan mencatat Penyaluran TKD Bengkulu mencapai Rp686,22 miliar pada pertengahan Januari 2026, menjanjikan dorongan signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Kementerian Keuangan melaporkan Realisasi Dana TKD Sulsel telah mencapai Rp26 triliun hingga Oktober, menunjukkan penyerapan anggaran yang signifikan untuk pembangunan daerah dan layanan publik.

Realisasi TKD Kalsel per Oktober 2025 mencapai Rp25,72 triliun atau 84,18 persen dari pagu Rp30,55 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. DJPb Kalsel terus mendorong optimalisasi dana daerah.

Realisasi TKD Kalsel menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp24,31 triliun hingga September 2025. Angka ini vital untuk stabilitas fiskal dan layanan publik. Simak detailnya!

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan 'ilmu komandan', sebuah strategi kepemimpinan untuk memecut kinerja jajaran pemerintahan melalui persaingan sehat dan pengawasan ketat. Simak selengkapnya bagaimana 'ilmu komandan' ini diterapkan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengambil langkah serius mendata ulang tenaga honorer daerah, dengan Gubernur Anwar Hafid menuntut bukti konkret untuk menuntaskan persoalan yang masih banyak belum terbayarkan.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara gencar mengedukasi pemangku kepentingan tentang vitalnya Layanan Apostille dalam menyederhanakan legalisasi dokumen publik untuk kebutuhan internasional, guna memberikan kepastian hukum.

Presiden Prabowo Subianto memberikan **arahan Presiden Prabowo Ketua DPRD** seluruh Indonesia di Magelang, menekankan pentingnya patriotisme dan cinta tanah air untuk mengawal implementasi Astacita.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Magelang untuk memberikan arahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia, menekankan pentingnya peran mereka dalam mengawal implementasi Astacita di daerah.

Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Magelang untuk memberikan arahan kepada seluruh Ketua DPRD se-Indonesia, memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam retret nasional yang diselenggarakan Lemhannas.

Nilai BMN Sulawesi Selatan mencapai Rp246,05 triliun per April 2026, berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan publik. Simak rinciannya.

Adapun PNBP minerba selama Januari-April 2026 terhitung lebih besar 6,21 persen ketimbang pemasukan pada periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp46,09 triliun.

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bekasi mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp24,7 miliar pada triwulan pertama 2026, melampaui target awal. Capaian Imigrasi Bekasi PNBP ini didorong tingginya layanan paspor dan izin tinggal WNA.

DJPb Papua melaporkan Pendapatan Negara Papua mencapai Rp982,75 miliar hingga Maret 2026, menunjukkan kinerja APBN yang positif dan pertumbuhan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP KKP) signifikan dari penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, mencapai lebih dari Rp50 miliar pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan komitmen KK

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) membangun Rusun ASN Kejati Jabar di Kiaracondong, Bandung, dengan skema sewa untuk menunjang kinerja pegawai golongan tertentu yang belum memiliki hunian.