Aturan Lalu Lintas

Penanganan golden periode bisa jadi titik krusial untuk tekan fatalitas korban laka lantas.

Polda Jawa Tengah memberlakukan pembatasan operasional truk sumbu tiga atau lebih selama arus mudik Lebaran 2026 demi keamanan dan kenyamanan pemudik, dengan penegakan di lapangan yang ketat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang resmi memberlakukan larangan operasional bagi truk tambang dan bertonase besar guna kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim intensifkan penertiban truk dan bus yang melanggar aturan penggunaan lajur kanan di jalan tol. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan.

Satlantas Polresta Bengkulu gencar menyita knalpot brong dan menindak belasan pelanggaran lalu lintas lainnya dalam Operasi Keselamatan Nala 2026, demi keselamatan bersama.

Pelayanan Samsat yang selama ini digunakan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan harus berinovasi dan mempercepat pelayanan.

Selain optimalisasi layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui aplikasi SINAR yang kini menjangkau 153 Satpas di seluruh Indonesia.

Aparatur kecamatan dan desa dipilih karena dianggap memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat.

Irjen Agus membuka pidato dengan sebuah pantun sebelum menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini mendukung langkah digitalisasi.

Dokumentasi hari kelima memperlihatkan personel ditempatkan di titik penyeberangan, kawasan sekolah, dan pasar, serta di simpang rawan dan kawasan pendidikan.

Polantas Banjarmasin tak gentar menempuh jalur sungai demi gencar berikan edukasi lalu lintas kepada siswa SD. Simak bagaimana program 'Polisi Sahabat Anak' ini menyentuh pelosok!

Polda Gorontalo secara tegas melarang penggunaan sirene dan strobo pada kendaraan pribadi, mengingatkan bahwa hanya tujuh kategori kendaraan yang diizinkan sesuai UU LLAJ. Pelanggar larangan sirene strobo kendaraan pribadi akan ditindak.

Pengaturan terkait asuransi sosial. Kehadiran Jasa Raharja menjadi sangat penting karena menyangkut kepastian hukum.

Meski telah memberikan imbauan tegas, belum ada penerapan sanksi bagi yang tidak mendengarkan arahan tersebut.

Ketua DPRD Bogor, Sastra Winara, menegaskan tidak ada anggota dewan yang menggunakan strobo atau sirine, patuh pada imbauan Presiden. Pembatasan penggunaan strobo ini jadi sorotan.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengingatkan Polisi Militer (POM) terkait aturan penggunaan sirene dan strobo, menyusul keluhan masyarakat. Ia bahkan melarang pengawalnya memakai strobo, menegaskan pentingnya kepatuhan aturan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menjelaskan penggunaan sirene dan strobo oleh polisi tetap diizinkan untuk tugas tertentu, sementara masyarakat diimbau tidak menggunakannya. Apa alasannya?

Korlantas Polri dan Istana merespons cepat gerakan 'Stop tut, tut, wuk, wuk' dengan membekukan penggunaan larangan sirine strobo pejabat, bahkan Presiden Prabowo beri contoh tidak menggunakan fasilitas tersebut.

Polresta Tangerang akan menindak tegas kendaraan pribadi yang menyalahgunakan aturan penggunaan strobo dan rotator. Pelanggaran ini bisa berujung sanksi berat, mengapa?

Korlantas Polri mengambil langkah tegas membekukan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan raya, merespons keluhan publik dan menyusun ulang aturan. Apa dampaknya bagi pengendara?