RAPBN 2026 Fokus Turunkan Kemiskinan dan Perkuat Industri Nasional

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

DPRD dan Pemkab Banyuwangi telah merumuskan sembilan Prioritas APBD Banyuwangi 2026. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan menekan angka kemiskinan di tengah tantangan fiskal.

Rancangan APBD Banten 2026 senilai Rp10,27 triliun lebih telah disetujui, dengan alokasi anggaran terbesar difokuskan pada sektor pelayanan dasar untuk masyarakat Banten.

Pemprov dan DPRD Banten menyepakati KUA-PPAS 2026 Banten dengan fokus efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat untuk RAPBD 2026.

Kesepakatan yang dicapai mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar.

Adapun rincian terdiri dari pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, serta defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun.

DPRD Banten resmi menyetujui APBD-P 2025 dengan pendapatan Rp10,50 triliun. Simak bagaimana defisit Rp305,98 miliar ditutup dan prioritas anggaran daerah.

Said berharap pemerintah mengajukan angka-angka asumsi ekonomi makro yang realistis, namun tetap menginjeksikan harapan bahwa perekonomian nasional bisa tumbuh.

Adapun target pembangunan lainnya ialah rasio gini sebesar 0,77-0,38, tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen.

Pilihan angka moderat ini menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan tahun 2026 yang tidak mudah.

Menurut Said postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat.

Pengesahan ini menjadi landasan Prabowo Subianto menjalankan pemerintahannya di tahun pertama.

Pemerintah berencana mengenakan bea keluar ekspor batu bara setelah 20 tahun bebas bea. Kebijakan ini dinilai sebagai momentum tepat di tengah kelesuan harga komoditas batu bara global dan upaya optimalisasi penerimaan negara.

Guru Besar UGM Prof. Gabriel Lele mendesak evaluasi mendalam terhadap skema belanja prioritas daerah menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD), mengungkap inkonsistensi kebijakan pusat yang membebani daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru dipertimbangkan saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen, menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah sepakat menaikkan alokasi Kenaikan TKD RAPBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Wamenkeu Suahasil Nazara tegaskan ini bukti respons terhadap aspirasi masyarakat, lho!

Kementerian Keuangan masih mengkaji penetapan tarif cukai rokok 2026 di tengah target penerimaan kepabeanan dan cukai yang naik,

Bappenas mendesak Pemda menyusun strategi konkret peningkatan PAD demi kemandirian fiskal. Simak bagaimana Pemda bisa mandiri tanpa menyulitkan masyarakat.

Presiden Prabowo mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 dalam Rapat Paripurna yang diadakan oleh DPR.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan Strategi Pajak 2026 tidak akan membebani rakyat, dengan fokus pada ekstensifikasi dan optimalisasi Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Risiko tersebut bisa saja terjadi jika melihat dari struktur anggaran program prioritas Presiden Prabowo di tahun depan.