CSIS Wanti-Wanti Dampak Program Prioritas RAPBN 2026 bagi Dunia Usaha

Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa anggaran untuk program MBG tetap aman, meskipun pemerintah melakukan penghematan akibat konflik di Timur Tengah.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apakah komitmen belanja negara tumbuh lebih cepat dibandingkan kapasitas penerimaannya?

Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) boros, menegaskan pendanaan berasal dari realokasi anggaran yang efisien untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah berencana melakukan penyaluran dana Rp200 triliun ke perbankan dengan skema mirip Kopdes Merah Putih. Kebijakan ini diharapkan mampu menggenjot likuiditas dan aktivitas ekonomi nasional.

RAPBN 2026 tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi juga gambaran arah kebijakan lima tahun ke depan.

Namun, di balik angka fantastis itu, CSIS mengingatkan adanya konsekuensi serius terhadap postur fiskal.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan gaji PNS 2026 masih harus mempertimbangkan beberapa faktor.

Efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di era Presiden Prabowo Subianto berdampak kompleks pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, dampak negatif lainnya juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi sebesar Rp27,03 triliun.

Dalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Paling tidak ada 6 risiko tantangan ekonomi global yang menghantui perdagangan luar negeri Indonesia dan juga konsumsi domestik.

Ekonom: Investor Takut Program Makan Siang Gratis Buat Utang Indonesia Makin Menumpuk

Presiden Prabowo mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 dalam Rapat Paripurna yang diadakan oleh DPR.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa APBN harus lebih dari sekadar instrumen keuangan.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan Strategi Pajak 2026 tidak akan membebani rakyat, dengan fokus pada ekstensifikasi dan optimalisasi Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi besar menggerakkan ekonomi rakyat. Namun, keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis ini memerlukan strategi tata kelola adaptif untuk menjaga ketahanan fiskal nasional dan kualitas gizi.

Peneliti CSIS mengungkapkan Perjanjian ART dengan Amerika Serikat hanya mengamankan sekitar 2 persen akses pasar bagi Indonesia, memunculkan pertanyaan tentang efektivitasnya.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyarankan **perluasan ART** (Agreement on Reciprocal Trade) ke mitra dagang lain untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dan reformasi tata kelola perdagangan Indonesia.

Pengamanan akses pasar sebesar 2 persen melalui skema tarif dinilai terlalu kecil untuk memberikan dampak berarti.

Di tengah tatanan global yang makin rapuh, Indonesia memperkenalkan 'Diplomasi Ketahanan Indonesia' sebagai strategi utama. Bagaimana kebijakan ini akan menjaga kepentingan nasional dan stabilitas global?

CSIS menilai Kementerian Luar Negeri RI memiliki banyak peluang jika peran Diplomasi Regional Indonesia dijalankan dengan prioritas yang jelas, dimulai dari cakupan regional yang lebih terlihat.