Gaji PNS Naik Tahun 2026? Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan gaji PNS 2026 masih harus mempertimbangkan beberapa faktor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sedikit bocoran terkait kenaikan gaji PNS (pegawai negeri sipil) pada 2026 mendatang. 

Bendahara Negara mengatakan, kenaikan gaji PNS 2026 masih harus mempertimbangkan beberapa faktor. Khususnya ketersediaan fiskal untuk sejumlah program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto. 

"Untuk gaji, kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang tadi mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8).

Sri Mulyani juga turut berkomentar soal kemungkinan adanya seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS 2026. Menurutnya, kebijakan itu harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan masing-masing kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.  

"Untuk kebijakan PNS, nanti koordinasi dengan MenPAN-RB. Seperti diketahui, bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, terutama juga dari daerah," ungkapnya. 

"Namun juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu kita belum melakukan exercise, terutama untuk recruitment," kata Sri Mulyani.

8 Program Prioritas RAPBN 2026

Adapun Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan diutamakan pada delapan agenda prioritas.

Prioritas pertama, akan mewujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kemudian mencapai swasembada pangan terutama beras dan jagung, agar harga stabil, petani makmur, dan nelayan sejahtera.

"Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita cetak sawah baru, salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, dukung bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah," ujarnya.

Untuk Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan, Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Kemudian, untuk Bulog akan diperkuat, sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani dan penjaga daya beli masyarakat.

Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas akan ditingkatkan, harga energi dijaga, dan transisi menuju energi bersih dipercepat.

"Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi," ujarnya.

Prioritas Selanjutnya

Ketiga, Pemerintah akan bangun generasi unggul melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi. Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh Provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri.

Keempat, Pemerintah akan mewujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah.

"Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara," ujarnya.

Prioritas Selanjutnya

Keenam, Pemerintah akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Desa kita bangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro, kecil, dan menengah kita berdayakan serta ekonomi lokal kita tumbuhkan. Desa menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

"Ketujuh, kita perkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan, bukan hanya militer, tapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Semua itu menjadi basis terwujudnya kesejahteraan rakyat," ujar Prabowo.

Kedelapan, Pemerintah akan mempercepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi.