Bocoran Sri Mulyani: Prabowo Ingin Arahkan Anggaran 2026 untuk Program MBG Hingga Kopdes Merah Putih

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas melalui kebijakan efisiensi anggaran Indonesia di seluruh kementerian dan lembaga demi menjaga defisit fiskal tetap di bawah batas 3 persen, memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan gaji PNS 2026 masih harus mempertimbangkan beberapa faktor.

Program sosial ini akan didukung alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan, seiring upaya pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dan efektivitas.

Menurut Sri Mulyani, angka defisit tersebut mencerminkan kondisi penerimaan dan belanja negara yang terus disesuaikan.

"Belanja difokuskan kepada program-program penting, kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik,” ujar Menkeu

Dalam rapat tersebut, Menteri Sri Mulyani menginformasikan proyeksi fiskal untuk 2025 menunjukkan defisit APBN diperkirakan mencapai 2,78 persen dari PDB.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran mencapai Rp750 triliun dalam tiga tahap.

Kepastian ini disampaikan Prabowo saat mengumumkan sejumlah kebijakan kuartal I tahun 2025 yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di era Presiden Prabowo Subianto berdampak kompleks pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya.

Proyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.

Sri Mulyani menegaskan bahwa tingkat defisit tersebut masih tergolong moderat dan aman.

Prabowo mengharapkan agar sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan dunia industri.

Atensi tersebut diberikan menyusul kondisi korban yang mengalami luka berat dan kini menjalani perawatan, sementara proses hukum.

Prabowo berharap SDM yang lahir dari perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Inovasi teknologi cukup revolusioner karena dapat meningkatkan hasil gabah petani dari 5 ton menjadi 10 hingga 12 ton.

Menurut dia, petani saat itu akan memulai panen. Sehingga, kebijakan impor beras akan merugikan petani Indonesia karena harga jual akan anjlok.

Dia meyakini upaya tersebut akan membuat Indonesia bangkit menjadi lebih baik.

Teddy Indra Wijaya menyampaikan Polri terus berkomitmen menjaga stabilitas nasional demi mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional.

Prabowo telah berjasa menciptakan berbagai kebijakan yang berpihak kepada sektor pangan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dia menyebut anak-anak yang mengikuti demo tak mengetahui apa isi tuntutan yang disampaikan massa lainnya.

"Panglima TNI ada Subiyanto-nya, Kapolri ada Prabowo-nya. Susah kalau diganti ya," kata Presidem Prabowo.

Prabowo kaget ternyata pertumbuhan ekonomi tersebut tak sejalan dengan tingkat kesejahteraan rakyat.

Prabowo kembali menyebut soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun.