Jumhur Hidayat

"Yang Mulia, saya menyampaikan salam paling hangat dari Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri Jumhur sambil bersalaman dengan Raja Charles.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, dalam forum internasional.

Penyelamatan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis, tetapi juga membutuhkan rekayasa sosial dan pendekatan berbasis nilai keagamaan.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyerukan 'Taubat Ekologis', gerakan kolektif untuk mengakui kesalahan manusia terhadap alam dan memulai pemulihan lingkungan di Indonesia.

Menurutnya, tantangan lingkungan yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan yang tidak lagi bertumpu pada kepatuhan semata.

Menteri LH Jumhur Hidayat menegaskan tidak ada penutupan TPA di Indonesia. Pemerintah hanya menghentikan praktik open dumping yang dinilai usang.

Gagasan tersebut dianggap tidak hanya mengajak masyarakat menjaga alam, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif untuk mengakui kesalahan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sentil industri tambang yang abai reklamasi, mendesak komitmen penuh untuk pemulihan hutan IKN dan lingkungan demi keadilan iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerukan gerakan pertobatan ekologis secara nasional guna mengatasi volume sampah yang mencapai 51 juta ton per tahun, mengajak masyarakat mengubah paradigma pengelolaan limbah.

Jumhur menggantikan posisi Hanif Faisol. Sementara Hanif dilantik Prabowo menjadi Wakil Menteri Koordintor (Wamenko) Bidang Pangan.

Jumhur menggantikan posisi Hanif Faisol. Sementara itu, Hanif dilantik Prabowo menjadi Wakil Menteri Koordintor (Wamenko) Bidang Pangan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR dan pemerintah bekerja keras merampungkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru demi keadilan semua pihak, ditargetkan rampung Oktober 2026.

Jumhur pernah menjadi narapidana tindak pidana menyiarkan berita tidak lengkap yang berpotensi menerbitkan keonaran.

Jumhur pernah menjadi narapidana kasus penyebaran berita hoaks.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat penjara 10 bulan karena ia terbukti melakukan tindak pidana menyiarkan berita tidak lengkap yang berpotensi menerbitkan keonaran.

Hakim Ketua Hapsoro Widodo mengatakan bahwa majelis hakim masih meminta pertimbangan dari ketua majelis yang lama, Agus Widodo.

Jumhur mengatakan putusan majelis hakim merupakan benteng terakhir pengawal demokrasi.

Tuntutan itu diberikan jaksa, dengan harapan Majelis Hakim turut mengabulkan dan menganggap Jumhur secara sah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 14 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama primer.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menunda sidang kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang melibatkan Jumhur Hidayat, aktivis buruh dan demokrasi, sampai 2 Agustus 2021. Sidang ditunda lantaran belum ada pengganti ketua majelis hakim dan situasi PPKM Darurat.

Dari berbagai masalah yang disampaikan Faisal, kesejahteraan buruh dan pelindungan terhadap lingkungan dari ancaman kerusakan jadi isu yang banyak dibahas dalam sidang.