Indonesia Dorong Kearifan Lokal Jadi Solusi Hadapi Krisis Iklim di Forum BRICS

Indonesia mendorong kearifan lokal sebagai bagian dari solusi krisis iklim dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). Forum yang dihadiri 10 dari 11 negara anggota itu dipandang sebagai peluang memperkuat tata kelola lingkungan global agar lebih representatif dan efektif.

Acara dibuka oleh Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Shri Bhupender Yadav. Setelah sesi pembukaan, Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat memaparkan pandangan Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan dan tantangan perubahan iklim.

Jumhur juga menyampaikan keprihatinan terhadap sebagian negara maju berkekuatan ekonomi besar yang dinilai mulai meninggalkan tanggung jawab kolektif dalam mengatasi polusi dan perubahan iklim, padahal kontribusi emisinya masih signifikan. Ia menegaskan pentingnya menempatkan adaptasi sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujar Jumhur.

Indonesia menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati darat dan laut. Kekayaan hayati disebut menjadi fondasi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Lebih dari 300 ribu spesies tercatat berada di Indonesia, termasuk 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung.

Kekayaan serupa juga terdapat di laut. Berada di jantung Segitiga Karang, ekosistem laut Indonesia menjadi habitat bagi sekitar 23 persen hutan mangrove, 16 persen spesies ikan laut dunia, dan 10 persen spesies karang dunia.

Di sisi lain, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia berada di garis depan dampak perubahan iklim. Lebih dari 60 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim.

Tiga Praktik Kearifan Lokal

Jumhur menilai solusi iklim tidak cukup bertumpu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan tradisional yang diwariskan masyarakat memiliki peran penting, terlebih karena komunitas lokal adalah pihak yang paling dekat dengan perubahan lingkungan dan memahami pola cuaca serta pengelolaan sumber daya yang berkembang selama generasi.

Kepada para menteri lingkungan BRICS, Indonesia memperkenalkan tiga praktik tradisional yang dinilai berhasil menjaga keseimbangan lingkungan dan mendorong pengelolaan berbasis komunitas.

• Subak (Bali)

  Sistem irigasi yang memadukan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual.

• Sasi Lompa (Maluku)

  Aturan adat yang mengelola pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

• Awig-Awig (Bali)

  Sistem hukum adat yang disusun dan dijalankan masyarakat untuk mengatur kehidupan serta pengelolaan sumber daya di lingkungan mereka.

"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim," sambung Jumhur.

Tata Kelola Lingkungan Global dan Delegasi Indonesia

Menurut Indonesia, kehadiran lima negara besar pendiri BRICS—Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—dapat memperkuat tata kelola lingkungan hidup global agar lebih representatif dan efektif, antara lain dengan membuka ruang bagi kearifan lokal menjawab tantangan iklim yang kian kompleks.

Jumhur menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada cara setiap negara mengelola sumber daya alam, menjaga lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Dalam konteks ini, memperkuat kerja sama lintas negara dan mengarusutamakan adaptasi menjadi bagian tak terpisahkan.

Pertemuan Menteri Lingkungan BRICS berlangsung selama dua hari. Delegasi Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup antara lain Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakaran Lahan Dasrul, Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa, serta Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko.