Menuju 2027, China Ambil Alih Keketuaan BRICS; Xi Dorong 'Dasawarsa Emas' dan 4 Agenda

China akan mengambil alih keketuaan BRICS pada 2027. Presiden Xi Jinping menyatakan Beijing siap menjadi tuan rumah Pertemuan Ke-19 KTT BRICS dan menyiapkan agenda yang mendukung pembangunan negara-negara Selatan Global, menurut Antara.

"China akan mengambil alih keketuaan BRICS tahun depan dan menjadi tuan rumah Pertemuan Ke-19 KTT BRICS. China akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat konsensus dan membuka masa depan bersama, memulai era Dasawarsa Emas ketiga kerja sama BRICS, serta bersama-sama menciptakan masa depan cerah bagi kemakmuran bersama," kata Presiden Xi Jinping, dikutip Antara, Minggu (13/9/2026).

Xi menyebut 2026 menandai 20 tahun kerja sama BRICS sekaligus menegaskan peran kelompok ini sebagai wadah kolaborasi yang berpengaruh bagi negara-negara berkembang. "Sebagai barisan terdepan negara Selatan Global, anggota BRICS tetap berpegang pada kemandirian, aktif menjajaki jalur pembangunan masing-masing, serta menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lain untuk bersatu dan memperkuat diri," ucapnya.

Ia mengklaim BRICS telah membuahkan banyak hasil dalam menghadapi krisis keuangan internasional, pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan tantangan lain selama dua dekade terakhir. "BRICS kini telah memasuki tahap baru pembangunan berkualitas tinggi dalam kerangka 'Kerja Sama BRICS yang Lebih Besar'. Saat ini kekuatan Selatan Global tumbuh semakin kuat dan multipolarisasi dunia tidak dapat dibendung, tapi pada saat yang sama unilateralisme dan politik kekuasaan juga menguat. Negara-negara BRICS harus dengan teguh berdiri mengarahkan tatanan internasional menuju arah yang lebih adil dan rasional," kata Xi.

Dalam pidatonya, Xi mengajukan empat usulan. Pertama, BRICS diminta menjadi pelopor pembangunan inovatif. "Pada kesempatan ini, saya mengusulkan Inisiatif BRICS tentang pemberdayaan industrialisasi baru melalui kecerdasan buatan (AI). China bersedia bekerja sama dengan semua pihak untuk menghasilkan lebih banyak capaian penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta memperdalam kerja sama rantai industri dan rantai pasok," ucapnya.

Kedua, negara-negara BRICS didorong menjadi pelopor dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. "Situasi di kawasan Teluk dan Timur Tengah masih terus berkembang, konflik tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi rakyat negara-negara di kawasan dan juga tidak sesuai dengan kepentingan bersama masyarakat internasional. Masalah Palestina senantiasa menjadi inti persoalan Timur Tengah dan jalan keluarnya adalah melaksanakan solusi dua negara dan mewujudkan hidup berdampingan secara damai antara Palestina dan Israel," kata Presiden Xi.

Agenda Lain Xi di BRICS

Usulan ketiga menekankan pertukaran dan pembelajaran antarperadaban melalui kegiatan antarmasyarakat serta kerja sama lintas sektor. "Kita harus menyelenggarakan dengan baik Forum Pertukaran Antarmasyarakat BRICS, berbagi pengalaman dalam tata kelola negara, dan memperdalam kerja sama di bidang kebudayaan, pariwisata, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya," tambah Xi.

Keempat, Xi mendorong reformasi tata kelola global yang lebih adil dan rasional, mengikuti tren demokratisasi, sekaligus menjaga kewibawaan PBB serta menolak tindakan keluar dari organisasi internasional atau membangun mekanisme tandingan. "Kita harus mendukung sistem perdagangan multilateral yang berpusat pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), mendorong reformasi WTO, menentang penyalahgunaan tarif, dan melawan segala bentuk proteksionisme," tegas Xi.

KTT ke-18 BRICS digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, pada 12–13 September 2026 di bawah keketuaan India, dengan tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" (Membangun Ketahanan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan).

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, serta Perdana Menteri India Narendra Modi.