Krisis Ekonomi Memburuk, Menteri Minyak Iran Mundur

Krisis ekonomi di Iran kembali mengemuka setelah Menteri Perminyakan Mohsen Paknejad mengundurkan diri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menerima pengunduran diri tersebut, sementara Paknejad menyebut alasan pribadi sebagai penyebab kepergiannya. Langkah ini terjadi beberapa hari setelah mencuat tuduhan bahwa lembaga perantara yang menangani penjualan minyak ke luar negeri berutang jutaan dolar.

Dikutip dari The Guardian, Selasa (7/10/2026), penurunan penerimaan minyak membuat pendapatan valuta asing Iran merosot, memicu salah satu pelemahan rial terbesar sejak Revolusi 1979. Nilai tukar rial melemah lebih dari 10 persen dalam sebulan terakhir, terutama karena blokade laut Amerika Serikat yang menghambat penjualan minyak, sumber utama pendapatan pemerintah.

Pemerintah menggelar pertemuan darurat sepanjang akhir pekan untuk menahan tekanan krisis ekonomi, namun belum menghasilkan kemajuan nyata. Di sisi lain, laporan pengunduran diri massal dari kalangan profesional kelas menengah, khususnya guru dan perawat, kian banyak karena gaji tidak lagi sebanding dengan lonjakan harga. Inflasi disebut telah mencapai 85 persen.

Bank sentral Iran menyatakan tugasnya bukan mempertahankan kurs pada tingkat tertentu, melainkan mengelola fluktuasi nilai tukar. Perekonomian tercatat berkontraksi 10 persen pada tiga bulan pertama tahun ini, di tengah kekhawatiran sanksi berkelanjutan dapat memicu aksi protes. Para diplomat Iran juga tidak berencana memberikan konsesi baru setelah usulan percepatan perundingan nuklir ditolak Donald Trump sepekan lalu.

Sorotan Dugaan Korupsi Minyak di Tengah Krisis Ekonomi

Untuk menghindari sanksi Amerika Serikat dan memulangkan pendapatan minyak, Iran selama ini mengandalkan jaringan informal trustees. Dalam laporan media Farhikhtegan, sebuah trust yang disebut dibentuk di bawah pengawasan Paknejad dituding berutang hampir US$ 2 miliar atau Rp 35,7 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.880) kepada National Iranian Oil Company (NIOC).

Tiga trustee individu yang memperoleh kontrak minyak juga dituduh masing-masing berutang ratusan juta dolar kepada NIOC. Juru bicara komisi energi parlemen, Reza Sepahvand, mengumumkan dimulainya penyelidikan atas dugaan tersebut.

Di tengah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi warga, kabar tentang manajemen yang longgar atau kemungkinan korupsi dinilai tidak banyak membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sejumlah menteri Iran membantah klaim Presiden AS Donald Trump bahwa arus minyak melalui Selat Hormuz kini mendekati tingkat sebelum blokade. Dalam waktu yang sama, jumlah serangan terhadap kapal di rute selatan selat tersebut meningkat, termasuk empat serangan dalam 48 jam terakhir.

Jalur pipa timur-barat Arab Saudi dilaporkan kembali ditutup setelah serangan lanjutan. Rata-rata ekspor minyak mentah kawasan itu mencapai sekitar 18,5 juta barel per hari pada 1 Oktober, mendekati level sebelum perang.

Mata uang Iran juga tertekan. Dolar diperdagangkan pada 269.000 toman, rekor tertinggi, naik 12 persen sejak 9 September. Upah minimum bulanan sebesar 166 juta rial kini setara sekitar US$ 66 atau Rp 1,1 juta, sementara inflasi pangan mencapai 130 persen.

Wali Kota Teheran Alireza Zakani mengumumkan pembekuan harga 12 bahan pokok, termasuk gula, beras, minyak, dan deterjen, selama enam bulan. Sejumlah menteri juga menyebut kemungkinan kenaikan gaji sektor publik kedua untuk meredam tekanan biaya hidup.