8 Agenda Prioritas Prabowo dalam RAPBN 2026

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dengan mengandalkan berbagai program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis dan pemberdayaan desa, untuk menciptakan jutaan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian nasional.

Presiden Prabowo menyebut program Makan Bergizi Gratis menjadi stimulus ekonomi di tingkat akar rumput dan ditargetkan menjangkau lebih dari 80 juta penerima.

Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk membangun jutaan rumah dengan harga terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Program-program prioritas yang mendapat alokasi besar pada 2026 antara lain ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga UMKM dan pertahanan.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR di Senayan, Rabu (10/9).

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan gaji PNS 2026 masih harus mempertimbangkan beberapa faktor.

Program sosial ini akan didukung alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan, seiring upaya pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dan efektivitas.

Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

Menurut Mahfud, Prabowo sudah memiliki modal sosial politik.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp139,4 triliun di 2025. Alokasi itu menyebar di beberapa kementerian/lembaga.

Anggaran tersebut nantinya juga akan dibagi ke dalam beberapa program dari kementerian atau lembaga terkait yang berada di bawah naungan Kemenko Pangan.

Presiden Prabowo menurut Said perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif.

Pemerintah berencana mengenakan bea keluar ekspor batu bara setelah 20 tahun bebas bea. Kebijakan ini dinilai sebagai momentum tepat di tengah kelesuan harga komoditas batu bara global dan upaya optimalisasi penerimaan negara.

Guru Besar UGM Prof. Gabriel Lele mendesak evaluasi mendalam terhadap skema belanja prioritas daerah menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD), mengungkap inkonsistensi kebijakan pusat yang membebani daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru dipertimbangkan saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen, menjaga daya beli masyarakat.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa APBN harus lebih dari sekadar instrumen keuangan.

Kesepakatan yang dicapai mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar.

Adapun rincian terdiri dari pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, serta defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun.

Ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai isu keagamaan, tetapi juga sebagai peluang ekonomi yang dapat mendorong kemajuan daerah.

Program BRI Peduli menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya di Desa Bojong, Bandung Barat, untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian warga.

Sugiono mengatakan hingga kini pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran terkait waktu dan lokasi yang dapat dihadiri oleh delegasi Indonesia.

Metode pelaksanaannya disesuaikan agar lebih efektif dan ramah terhadap kondisi fisik serta mental para peserta.

Pemerintah memilih mempertahankan tarif tersebut demi memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung.

Presiden menekankan, keamanan di Selat Malaka tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pelayaran internasional, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis.