10 Kementerian dan Lembaga Punya Anggaran Paling Besar Tahun 2026, Nomor Satu Badan Gizi Nasional

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan 2026, pada urutan pertama, Badan Gizi Nasional menerima pagu sebesar Rp268 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan anggaran sebesar Rp1.498,25 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk belanja pemerintah pusat.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai belanja kementerian dan lembaga (K/L). Dari total anggaran, terdapat 10 K/L yang mendapatkan pagu anggaran tertinggi, yang menunjukkan prioritas pemerintah dalam mendanai program-program strategis nasional.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan 2026, pada urutan pertama, Badan Gizi Nasional menerima pagu sebesar Rp268 triliun.

Selanjutnya, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran sebesar Rp185 triliun, diikuti oleh Kepolisian RI dengan pagu Rp145,65 triliun. Data ini mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap sektor ketahanan pangan dan keamanan nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum berada di urutan keempat dengan alokasi Rp118,5 triliun, sedangkan Kementerian Kesehatan menerima Rp114 triliun.

Kementerian Agama juga termasuk dalam daftar ini dengan alokasi sebesar Rp88,77 triliun, dan Kementerian Sosial mendapatkan Rp84,44 triliun. Besarnya anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta layanan publik yang berkaitan dengan agama dan sosial.

Di urutan kedelapan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapatkan anggaran sebesar Rp61 triliun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berada di urutan kesembilan dengan pagu Rp55 triliun.

Sedangkan Kementerian Keuangan menempati posisi kesepuluh dengan alokasi Rp52,01 triliun. Alokasi anggaran yang signifikan ini menggambarkan fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia.

Anggaran untuk Program Strategis

Pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026 menegaskan bahwa belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk tahun 2026 akan difokuskan pada sejumlah program prioritas nasional.

Anggaran ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam pelayanan pemerintahan, termasuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) serta gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara.

Selain itu, pendanaan proyek multiyears akan terus dilanjutkan untuk memastikan kelangsungan pembangunan yang telah direncanakan.

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat material khusus (almatsus). Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan bagian penting dari pembangunan manusia.

Revitalisasi sekolah dan madrasah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA, serta pengembangan sekolah rakyat juga menjadi bagian dari agenda prioritas yang akan dilaksanakan.

Fokus Sektor Pangan

Pendidikan dan pertahanan bukan satu-satunya sektor yang mendapatkan perhatian; sektor pangan juga menjadi fokus utama. Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk meningkatkan produktivitas pangan, termasuk melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian.

Selain itu, pembangunan Pergaraman Nasional dan program kedaulatan gizi (CKG) juga menjadi komponen penting dalam RAPBN 2026. Di sisi lain, untuk perlindungan sosial, anggaran dialokasikan untuk mendanai program keluarga harapan (PKH) serta kartu sembako.

Skema ini dirancang untuk memanfaatkan dana transfer subsidi energi non tunai (DTSEN) yang diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan bagi masyarakat yang miskin dan rentan.

Selanjutnya, sumber dana untuk Belanja K/L pada tahun anggaran 2026 terdiri dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), pagu penggunaan PNBP/BLU, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dengan demikian, alokasi anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.