Uang Negara Rp1.376 Triliun Bisa Dinikmati Langsung oleh Masyarakat Tahun Depan
Sri Mulyani menyampaikan, Kementerian Keuangan sering menerima permintaan dari pemerintah daerah (pemda), yang kerap membutuhkan bantuan dana.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menganggarkan Rp1.498,3 triliun dalan RAPBN 2026 untuk belanja pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1.376,9 triliun bakal turut diterima langsung oleh masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Sri Mulyani menyampaikan, Kementerian Keuangan sering menerima permintaan dari pemerintah daerah (pemda), yang kerap membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk masyarakatnya.
"Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan, belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah, itu Rp1.376,9 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8).
"Ini artinya, walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah," dia menekankan.
Bendahara Negara membeberkan, belanja pemerintah pusat tersebut nantinya akan tersalurkan lewat beberapa program. Mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
"Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat, langsung kepada masyarakat di daerah," tutur Sri Mulyani.
Rincian Anggaran
Adapun rincian alokasi anggaran dari belanja pemerintah pusat yang bisa dinikmati langsung masyarakat, sekitar Rp28,7 triliun untuk program keluarga harapan (PKH). Lalu, program Indonesia pintar (PIP)/Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah/beasiswa lainnya Rp88,6 triliun.
Kartu sembako (BPNT) Rp43,8 triliun, bantuan iuran jaminan kesehatan Rp69 triliun, cek kesehatan gratis dan TB revitalisasi Rp7,3 triliun, renovasi/revitalisasi sekolah Rp22,5 triliun.
Program makan bergizi gratis jadi salah satu yang menyedot anggaran terbesar, Rp335 triliun. Kemudian, sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda Rp27,9 triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp24,9 triliun.
Selanjutnya
Lalu, anggaran belanja untuk perumahan Rp48,7 triliun, bendungan dan irigasi Rp12 triliun, Kopdes Merah Putih Rp83 triliun.
Selanjutnya, subsidi non energi semisal subsidi KUR dan pupuk hingga mencapai Rp108,8 triliun, tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen non PNS Rp63,5 triliun, subsidi energi untuk kompensasi Rp381,3 triliun.
Berikutnya, lumbung pangan Rp22,4 triliun, Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 triliun, serta kampung nelayan dan penggaraman nasional Rp6,6 triliun.