DPR Sahkan UU APBN 2025, Target Pendapatan dari Pajak Rp2.490 Triliun

Presiden Prabowo mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 dalam Rapat Paripurna yang diadakan oleh DPR.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa APBN harus lebih dari sekadar instrumen keuangan.

Adapun target pembangunan lainnya ialah rasio gini sebesar 0,77-0,38, tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen.

Pemerintah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

Menurut Said postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, angka defisit tersebut mencerminkan kondisi penerimaan dan belanja negara yang terus disesuaikan.

Pemerintah juga akan memperkuat belanja pada sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan dasar dan menengah, digitalisasi sekolah.

Kepastian ini disampaikan Prabowo saat mengumumkan sejumlah kebijakan kuartal I tahun 2025 yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.

Penyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari Prabowo Subianto.

Said Abdullah, mengatakan DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.

PLN Lampung berhasil menuntaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2025 untuk 10.830 rumah tangga di Lampung, wujudkan akses energi merata dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyaluran Dana Desa Bengkulu tahap pertama telah mencapai Rp160,39 miliar, menjangkau 1.334 desa dan efektif menggerakkan roda perekonomian lokal.

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya, melainkan dipicu oleh persepsi negatif.

Kementerian Keuangan melalui DJPb melaporkan realisasi penyaluran TKD Papua Barat Daya mencapai Rp1,81 triliun hingga April 2026, memicu pertanyaan tentang percepatan distribusi dana.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menurut Menkeu Purbaya, tidak akan membahayakan kesehatan fiskal negara.

Pemangkasan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penghematan terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.

Prabowo mengatakan penyerahan ini DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.

Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sri Mulyani menegaskan bahwa tingkat defisit tersebut masih tergolong moderat dan aman.