Perluasan Basis Pajak Berlanjut, Pemerintah Incar Pendapatan Pajak Rp2.490 Triliun di 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi pendapatan negara Papua mencapai Rp10,24 triliun hingga November 2025, melampaui target APBN 2025 dan menunjukkan kinerja fiskal yang optimal.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi penerimaan pajak tersebut setara 26,4 persen dari total target.

Pengesahan ini menjadi landasan Prabowo Subianto menjalankan pemerintahannya di tahun pertama.

Said menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.

Presiden Jokowi belum mengungkapkan soal kenaikan gaji ASN atau PNS pada tahun 2025.

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Target tersebut akan dicapai melalui optimalisasi investasi dan perpajakan.

Pemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.

Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.

Kantor Wilayah DJP Sulselbartra mencatat peningkatan signifikan dalam Pelaporan SPT Tahunan di Sulawesi Selatan, menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik berkat kemudahan akses dan sosialisasi masif.

Penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara otomatis itu dala rangka merayakan HUT ke-499 Jakarta.

Jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai sekitar 17 juta unit.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Sulselbartra berhasil menghimpun penerimaan pajak Sulawesi sebesar Rp6,33 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan yang melampaui rata-rata nasional.

Bakeuda Kota Pangkalpinang melaporkan realisasi Pajak Daerah Pangkalpinang telah mencapai Rp68,03 miliar per Juni 2026, menunjukkan optimisme tinggi untuk melampaui target yang ditetapkan.

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak mencatat Realisasi Pajak Daerah Lebak pada triwulan pertama 2026 melampaui target, mencapai 18,16 persen dari proyeksi awal, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan daerah.

Penerimaan Pajak Daerah Kaltara pada triwulan pertama 2026 berhasil melampaui target awal, didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif.

Bapenda Bekasi langsung bergerak cepat mengejar pendapatan daerah pasca libur Lebaran 2026, menargetkan Rp3,8 triliun meski sudah menembus setengah triliun rupiah di triwulan pertama.