Perluasan Basis Pajak Berlanjut, Pemerintah Incar Pendapatan Pajak Rp2.490 Triliun di 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi pendapatan negara Papua mencapai Rp10,24 triliun hingga November 2025, melampaui target APBN 2025 dan menunjukkan kinerja fiskal yang optimal.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi penerimaan pajak tersebut setara 26,4 persen dari total target.

Pengesahan ini menjadi landasan Prabowo Subianto menjalankan pemerintahannya di tahun pertama.

Said menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.

Presiden Jokowi belum mengungkapkan soal kenaikan gaji ASN atau PNS pada tahun 2025.

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Target tersebut akan dicapai melalui optimalisasi investasi dan perpajakan.

Pemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.

Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.

Pengguna mobil listrik kini tak lagi mendapatkan insentif pajak hingga 0 persen.

Pemerintah secara berkala meninjau dampaknya terhadap dunia usaha dan penerimaan negara.

Kantor Wilayah DJBC Aceh mengingatkan calon jemaah haji untuk memahami Ketentuan Barang Bawaan Haji sesuai PMK terbaru, demi kelancaran proses kepulangan dan menghindari kendala di bandara.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya harga kendaraan di Indonesia adalah besarnya jumlah pajak yang dikenakan.

Informasi yang diterima, peristiwa tersebut bermula saat korban bermaksud membayak pajak di Kantor Samsat IV Palembang di Jalan MP Mangkunegara, Sako.

Masa pelaporan SPT kini diperpanjang hingga 30 April, yang menyebabkan munculnya fenomena "joki pajak" di media sosial.

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak mencatat Realisasi Pajak Daerah Lebak pada triwulan pertama 2026 melampaui target, mencapai 18,16 persen dari proyeksi awal, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan daerah.

Penerimaan Pajak Daerah Kaltara pada triwulan pertama 2026 berhasil melampaui target awal, didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif.

Bapenda Bekasi langsung bergerak cepat mengejar pendapatan daerah pasca libur Lebaran 2026, menargetkan Rp3,8 triliun meski sudah menembus setengah triliun rupiah di triwulan pertama.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur mencatat realisasi Pajak Reklame mencapai Rp1,5 miliar hingga awal Maret 2026, menunjukkan optimisme untuk melampaui target tahunan. Kepatuhan pengusaha menjadi kunci peningkatan penerimaan Pajak Reklame

Penerimaan Pajak NTB menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 36,5 persen pada awal 2026, mencapai Rp339,15 miliar. Capaian ini menjadi indikator kuat peningkatan aktivitas ekonomi di Nusa Tenggara Barat.