Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi pendapatan negara Papua mencapai Rp10,24 triliun hingga November 2025, melampaui target APBN 2025 dan menunjukkan kinerja fiskal yang optimal.

RAPBN 2026 mengincar peningkatan rasio perpajakan tanpa memperkenalkan pajak baru.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi penerimaan pajak tersebut setara 26,4 persen dari total target.

Realisasi pendapatan negara terbesar yakni pada bulan Maret 2025 sebesar Rp200 triliun.

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.

Menurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.

Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Said mengusulkan adanya pembaruan data penerima manfaat secara menyeluruh.

Said mengingatkan agar jangan sampai pemerintah mengotak-atik program subsidi rakyat kecil.

Said optimistis, penghentian kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri dapat membantu menjaga defisit APBN tetap berada pada level aman.

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB, meski ada wacana pelebaran defisit oleh Menkeu.

Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT.

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

PWI Jawa Timur menilai Said Abdullah berperan penting menjaga kebijakan fiskal untuk rakyat.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran.

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah.