INFOGRAFIS: Menteri Prabowo Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran

Tambahan anggaran Rp145 miliar dialokasikan untuk tiga hal, yakni pertama, jalan usaha tani 492 unit sebesar Rp54,12 miliar.

Usulan anggaran tersebut dibagi berdasarkan fungsi, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam penyusunan APBN.

Masing-masing menteri dan kepala lembaga berdalih tambahan dana diperlukan untuk mendukung target besar pembangunan era Prabowo.

Temuan ini membuat Prabowo akan melakukan efisiensi anggaran.

Menurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari Menko lain.

Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.

Anas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.

Bahkan Thomas mengaku sudah ada harmonisasi pemerintahan selanjutnya baik untuk anggaran dan jumlah kementerian yang akan membantu Prabowo-Gibran.

Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Anggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Prabowo Ingin Tambah Kementerian, Zulhas: Kader PAN Banyak yang Hebat-Hebat

Pemangkasan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penghematan terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Prabowo mengatakan penyerahan ini DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.

Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sri Mulyani menegaskan bahwa tingkat defisit tersebut masih tergolong moderat dan aman.

Penyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari Prabowo Subianto.

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi.

Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama antariksa dengan Rusia, termasuk rencana mengirim WNI terbaik mengikuti program pelatihan kosmonot.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai perhatian Presiden terhadap kasus inilah yang menggerakkan segalanya.

Rosan menegaskan bahwa dinamika global seperti konflik dan ketidakpastian ekonomi sama sekali tidak menyurutkan ketertarikan investor terhadap Indonesia.

Rosan mengungkapkan bahwa Presiden mengarahkan agar setiap investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Rosan, komposisi investasi, juga menunjukkan keseimbangan antara penanaman modal dalam negeri dan asing, dengan investasi asing.