Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran

Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran

Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.

Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Kemudian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perekonomian tahun depan tidak menentu dan mempengaruhi pendapatan negara. 

Berikut deretan kementerian dan lembaga yang meminta tambah anggaran:

Kemendikbudristek

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.

Nadiem mengatakan, kini telah ditetapkan pagu indikatif yang diusulkan Kemendikbudristek sebanyak Rp83,187 triliun. Namun, jumlah tersebut belum mengakomodasi kebutuhan Kemendikbudristek.

"Dalam pagu indikatif 2025 terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp1,4 triliun dibandingkan 2024, tetapi alokasi tersebut belum dapat mengakomodasi secara optimal kebutuhan kebijakan baru yang tercantum dalam rancangan teknokratik RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 dan RKP (rencana kerja pemerintah) 2025," ujar Nadiem.

PPN/Bappenas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa juga meminta tambahan anggaran untuk 2025. Nominalnya mencapai Rp804,47 miliar. 

Komisi XI DPR RI menyetujui permohonan Suharso. Pagu indikatif PPN/Bappenas kini sebesar Rp1,97 triliun untuk tahun anggaran 2025.

“Saya menyatakan setuju terhadap rancangan usulan anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam rapat kerja, Kamis (13/6).

Pagu tersebut dialokasikan untuk dua program utamanya, yaitu perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp1,13 triliun dan dukungan manajemen Rp839,52 miliar.

Kemenparekraf

Setali tiga uang dengan Nadiem dan Suharso, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Sandiaga Uno meminta tambahan anggaran sebesar Rp3,05 triliun.

Sandiaga menjelaskan, anggaran itu akan teralokasi pada masing-masing satker dengan fokus pada isu utama pada peningkatan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta destinasi dan beberapa program unggulan seperti program desa wisata.

"Sehingga, nanti memberikan kemudahan bagi pemerintahan selanjutnya, terutama menteri yang nanti akan memimpin, untuk menjalankan program sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia agar penguatan wisata kita bisa membuka lapangan usaha dan lapangan kerja," kata dia.

Kemendag

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan agar pagu indikatif tahun anggaran 2025 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) ditambah Rp2,4 triliun.

Zulkifli mengatakan, pagu indikatif untuk Kemendag pada 2025 ditetapkan Rp1,6 triliun atau mengalami penurunan sebesar 15,6 persen jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024.

"Apabila memungkinkan, Kemendag mengajukan walau enggak mudah, tambahan anggaran yang telah kami sampaikan kepada Presiden (Joko Widodo) melalui surat tanggal 30 April 2024, Rp2,4 triliun," ujar Zulkifli.

Dalam paparan yang disampaikan Kemendag, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor berupa promosi dagang, forum bisnis, dan business matching sebesar Rp900 miliar.

Selain itu, pengembangan perdagangan antar wilayah berupa pembangunan sistem data dan monitoring perdagangan antar wilayah, pameran dan misi dagangan daerah di setiap provinsi dan perlindungan konsumen sebesar Rp700 miliar.

Lebih lanjut, anggaran akan digunakan untuk ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi berupa pameran dagang, misi dagang, integrasi informasi ekspor, pembinaan UMKM ekspor dan pengamanan perdagangan sebesar Rp800 miliar.

Kementerian Investasi

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta DPR menambah anggaran kementeriannya. 

Permintaan ini lantaran target investasi sebesar Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun, yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Sementara anggaran yang diberikan ke kementeriannya menurun.

"RKP kita di 2024 Rp1.850 triliun sampai Rp1.900 triliun, itu syarat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, dengan anggaran yang tidak memadahi akan sulit mencapai RKP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"RKP itu bicara angka nominal dan ini mempengaruhi proses ekonomi kita di 2025. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari Target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang target dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp600 miliar lebih," ucapnya.

Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki juga mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp665 miliar. Anggaran ini diklaim untuk meningkatkan pelaksanaan program kementerian, termasuk proyeksi alokasi gaji dan tunjangan pegawai.

"Kami berencana mengajukan tambahan anggaran Rp665 miliar, yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan program atau kegiatan," ujar Teten dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (10/6).

Teten menjelaskan tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk menambah target atau sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan kepada Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, serta estimasi kenaikan kebutuhan belanja pegawai.

Lebih lanjut, total kebutuhan anggaran sebesar Rp634 miliar serta proyeksi alokasi gaji dan tunjangan pegawai 2025 untuk 1.103 orang yang terdiri atas 833 pegawai eksisting dan 270 orang usulan perekrutan pegawai baru CPNS/PPPK.

"Sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp30,58 miliar," kata Teten.

Kominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan, kementeriannya membutuhkan tambahan anggaran di 2025 karena masih untuk menyukseskan program transformasi digital nasional.

Dalam perencanaannya untuk 2025 Kementerian Kominfo secara total menghitung setidaknya membutuhkan total dana sebesar Rp20,11 triliun untuk menjalankan program-programnya, namun saat ini Kementerian Keuangan hanya memberikan alokasi sebesar Rp7,72 triliun.

"Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 triliun," kata Budi.

Budi menjelaskan lebih mendetail alokasi anggaran Kementerian Kominfo di tahun 2025 mengalami penyusutan hal itu dikarenakan Rencana Strategi Nasional 2020-2024 untuk Percepatan Transformasi Digital Nasional telah dianggap telah selesai.

Namun, sebenarnya tambahan anggaran tetap dibutuhkan oleh Kementerian Kominfo karena dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 transformasi digital dinilai masih dibutuhkan dan mengambil peranan penting untuk program nasional jangka panjang.

"Ini masih dibutuhkan anggaran sebagai konsekuensi dari tahun-tahun selanjutnya dalam RPJMN 2025-2029 karena transformasi digital masih jadi agenda yang dibutuhkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga menurut hemat kami, program ini masih harus tetap dilanjutkan," kata Budi.

Kementerian ATR

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya pada 2025 hingga mencapai Rp14 triliun.

"Kami awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini, sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp14 triliun, sehingga kami jadi sungkan ketika tahu pagu indikatifnya Rp6,4 triliun," kata AHY saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6).

Mengingat jauhnya perbedaan antara pagu indikatif dan anggaran yang diajukan, dia meminta anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2025 disamakan dengan anggaran 2023 yang sebesar Rp7,49 triliun atau anggaran 2024 yang sebesar Rp7,2 triliun.

"Kalaupun tidak, kami berharap tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau tahun 2023. Kalau tahun lalu Rp7,2 triliun, saat ini tengah mengajukan permohonan anggaran tambahan Rp620 miliar, artinya kalau ditambahkan kurang lebih Rp7,8 triliun atau hingga Rp8 triliun. Itu saja sangat berarti," ujarnya.

Seskab

Sekretaris Kabinet Pramono Anung turut mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2025 yang salah satunya didasari rencana pemerintahan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Usulan itu disampaikan saat rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

"Kami mengusulkan adanya usulan tambahan anggaran tahun 2025 dan usulan itu bukan tentunya bagi pemerintahan ini atau bagi kami pribadi dan Sekretaris Kabinet yang ada sekarang ini, tetapi untuk pemerintahan baru ke depan," ujarnya. 

"Tidak mungkin untuk tidak ditambah (anggaran) karena tentunya ada yang di IKN, ada juga yang nanti ada di Jakarta sehingga pasti ada penambahan anggaran," imbuh Pramono.

Dia mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp164,31 miliar yang akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan. 

Pertama, kebutuhan anggaran operasional, sarana dan prasarana Sekretariat Kabinet di IKN, pengadaan kendaraan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data.

"Karena nanti kalau di IKN, semuanya adalah mobil elektrik dan seterusnya. Jadi, kita memang green energy," ujarnya.

Kementerian BUMN

Kementerian BUMN meminta tambahan anggaran sebesar Rp66,64 miliar dari anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp277 miliar pada 2025. Jika permohonan ini dikabulkan, maka pagu indikatif Kementerian BUMN menjadi Rp344 miliar pada 2025. 

“Tentu (pagu anggaran) ini lebih rendah 16% dari pagu yang sebelumnya Rp328 miliar, atau lebih rendah lagi 10% dari pagu tahun 2024,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat bersama DPR, Jumat (7/6)

Erick menjelaskan, penambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung tugas utama Kementerian BUMN dalam melakukan pengembangan dan pengawasan BUMN.

Menpan RB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meminta tambahan alokasi untuk anggaran pagu indikatif 2025 sebesar Rp290 miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN atau program teknis sebesar Rp108,89 miliar dan untuk program dukungan management atau program dukman sebesar Rp251,08 miliar.

"Kemenpan-RB mengajukan usulan anggaran tambahan sebanyak Rp290 miliar dengan rincian untuk program teknis sebesar Rp220,08 miliar dan dukman sebesar Rp69,91 miliar," kata Sekretaris KemenPAN-RB Rini Widyantini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (12/6).

Kemenkum HAM

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengajukan penambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 2,5 triliun. Anggaran itu rencananya akan digunakan untuk penegakan hukum, pelayanan hukum, hingga pembentukan regulasi.

"Kita usulkan pagu sebelumnya dalam surat kita 26,9 triliun. Tapi pagu indikatif tahun 2025 kita memperoleh 21,2 triliun. Jadi ada peningkatan sekitar Rp 2,5 triliun," kata Yasonna. 

Kemenhan

Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengungkapkan, Kementerian Pertahanan mengusulkan anggaran paling besar dalam rapat.

“Anggarannya Rp155 triliun di Kemenhan-nya yang tertinggi,” kata Utut.

Angka ini merupakan alokasi terbesar di antara kementerian lainnya.

Kemensos

Kementerian Sosial (Kemensos) dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa, mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp9.613.798.950.000.

"Usulan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp9.613.798.950.000," kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam rapat kerja tersebut.

Risma menyampaikan tambahan anggaran tersebut diperlukan karena terdapat sejumlah kegiatan yang belum teranggarkan yakni permakanan bagi masyarakat lansia dan penyandang disabilitas, atensi untuk yatim piatu, serta proyeksi penambahan kebutuhan belanja pegawai.

Berikutnya, kata dia, terdapat pula kegiatan yang masih dihadapkan pada persoalan kekurangan anggaran untuk dimplementasikan, seperti program sembako, honor dan dukungan operasional bagi sumber daya manusia dalam Program Keluarga Harapan (PKH), alat bantu bagi penyandang disabilitas, perbaikan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kemensos, serta pelatihan pemberdayaan masyarakat, dan pemeliharaan pusat data.

Kementerian ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengusulkan tambahan anggaran Rp1,2 triliun untuk tahun 2025. 

"Mohon dukungan Komisi VII DPRI RI dituangkan dalam risalah rapat hari ini dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun," kata Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/6).

Arifin mengatakan, Pagu indikatif 2025 belum mengakomodir beberapa kegiatan prioritas di Kementerian ESDM. Kegiatan yang dimaksud, dimulai dari pembangunan gas bumi untuk rumah tangga 100 ribu SR.

Kemenhub

Kementerian Perhubungan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp15,75 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan prioritas.

"Melalui surat ke Menteri Keuangan dan Menteri PPN, kami telah menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kegiatan prioritas sebanyak Rp 15,75 triliun," ujar Menhub Budi Karya Sumadi depan anggota DPR.

Pagu indikatif Kemenhub tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak Rp13,83 triliun atau 35,85 persen dari alokasi anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp38,60 triliun.

Kemenko Marves

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta tambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya sebesar Rp213,31 miliar untuk tahun 2025.

Luhut mengatakan, salah satu tujuan usulan penambahan anggaran itu untuk melanjutkan program yang tengah berjalan. Seperti hilirisasi industri dan efisiensi ekonomi melalui digitalisasi.

Kejagung

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun untuk tahun anggaran 2025 pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI untuk mendukung tugas dan fungsi, serta program-program kejaksaan.

Wakil Jaksa Agung RI Sunarta mengatakan bahwa untuk tahun 2025, Kejaksaan Agung RI membutuhkan anggaran sebesar Rp26,54 triliun.

Namun, alokasi anggaran pada pagu indikatif 2025 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas sebesar Rp10,67 triliun.

"Berdasarkan hasil Musrenbang Kejaksaan RI tahun 2025 yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, postur anggaran pagu indikatif tahun anggaran 2025 masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp15,5 triliun," kata Sunarta saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6).

Dia mengatakan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun itu bakal dialokasikan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp340 miliar di bidang intelijen, pidana umum, pidana khusus, pidana militer, pemulihan aset, hingga pengelolaan barang bukti dan harta rampasan.

Kemudian alokasi lainnya sebesar Rp15,23 triliun untuk memenuhi kekurangan kebutuhan program dukungan manajemen di bidang pengawasan, pendidikan, pelatihan, serta pengadaan sarana dan prasarana di pusat maupun daerah.

Sedangkan untuk tahun 2024, menurutnya Kejaksaan Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp17,9 triliun. Dari pagu anggaran tersebut, menurutnya Kejaksaan Agung RI sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp6,76 triliun atau sebesar 37,6 persen dari total pagu anggaran.

Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp60,64 triliun untuk pagu anggaran pada tahun anggaran (TA) 2025 saat rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Nasional, pagu indikatif Polri untuk TA 2025 itu sebesar Rp104,67 triliun. Namun, menurutnya kebutuhan Polri untuk TA 2025 yakni sebesar Rp165,31 triliun.

"Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44,74 triliun atau naik 38,12 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2024," kata Agus.

KY

Komisi Yudisial (KY) RI mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp116, 89 miliar untuk tahun anggaran 2025 pada rapat kerja Komisi III DPR bersama Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami mohon dukungan dari bapak ibu pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, kami mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp116.890.331.500,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Yudisial RI Arie Sudihar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Dia mengatakan usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah kegiatan, salah satunya untuk seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA.

“Yang saat ini hanya tersedia untuk satu kali kegiatan, kami mintakan tambahan satu kali lagi,” ujarnya.

Kemudian, usulan tambahan anggaran juga akan digunakan untuk penanganan laporan masyarakat; pemantauan persidangan, advokasi represif, investigasi hakim dan penelusuran rekam jejak calon hakim agung.

Lalu, pengelolaan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengelolaan komunikasi publik, restrukturisasi organisasi, belanja gaji dan operasional perkantoran, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) serta pemindahan pegawai dan kebutuhan sarana internal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

MA

Mahkamah Agung (MA) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025 pada rapat kerja Komisi III DPR bersama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

"Mahkamah Agung mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3.009.738.467.000," kata Sekretaris MA Sugiyanto saat pemaparan pembahasan anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Dalam perinciannya, usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja barang operasional Rp99.943.867.000, belanja barang nonoperasional sebesar Rp93.507.217.000, dan belanja modal Rp2.816.287.383.000.

BPIP

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk tahun anggaran 2025 pada rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), dan Kantor Staf Presiden (KSP).

“BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar,” kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat pemaparan pembahasan anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dalam perinciannya, usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk delapan program BPIP. Hampir separuh dari total anggaran tersebut yakni sebanyak Rp45,59 miliar akan dialokasikan untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, YouTuber, influencer, dan TikToker.

Lalu, penguatan jaringan relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp18 miliar; fasilitasi pelaksanaan pembinaan Paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp10 miliar.

Berikutnya, perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp7,4 miliar; pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp6 miliar.

Selanjutnya, pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila Rp5 miliar; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pembinaan ideologi Pancasila Rp4 miliar; dan peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi Rp4 miliar.

OIKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan usulan penambahan anggaran untuk pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp29,8 triliun saat rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan penambahan anggaran untuk tahun 2025 itu diusulkan sebagai konsekuensi atas tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Otorita IKN.

"Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp29,8 triliun," kata Raja Juli saat pemaparan pembahasan anggaran.

Usulan penambahan anggaran itu meningkat drastis dibanding pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, Otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp285,9 miliar dan tahun 2024 naik menjadi Rp543,3 miliar. Sedangkan pada pagu indikatif tahun 2025, angka itu menurun menjadi Rp505,5 miliar.