DPRD Samarinda Soroti Pengalihan Beban BPJS PBI, Desak Solusi Konkret Jaminan Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal di tengah rencana evaluasi pengalihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk warga miskin, namun kebijakan ini menuai kritik tajam.

Pemprov Kaltim memberikan klarifikasi terkait isu penghentian Bantuan Iuran BPJS Kaltim bagi puluhan ribu warga Samarinda, langkah ini disebut untuk validasi data dan sinkronisasi anggaran.

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menolak rencana pengalihan beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dari Pemprov Kalimantan Timur, menilai kebijakan ini tidak adil dan akan menyulit

DPRD Kota Tangerang mendesak Dinkes segera alihkan 72.893 peserta BPJS PBI pusat ke daerah. Pengalihan BPJS PBI Tangerang ini vital agar layanan kesehatan warga tetap terjamin tanpa terputus.

Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin membahas serius pengurangan penerima BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah kota, menimbulkan kekhawatiran bagi puluhan ribu warga. Apa solusi yang disiapkan Pemkot Banjarmasin?

Ombudsman RI Kalimantan Selatan menyayangkan kebijakan penonaktifan 67 ribu peserta PBI JKN Banjarmasin, menilai berdampak pada pelayanan dasar dan meminta Pemkot meninjau ulang.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalokasikan dana Rp15,2 miliar untuk memastikan seluruh warganya, terutama yang terkendala iuran BPJS Pangkalpinang, mendapatkan akses layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

Banggar DPRD Jatim menegaskan P-APBD 2025 harus pro rakyat meski defisit anggaran melebar. Simak bagaimana anggaran ini akan berdampak langsung pada masyarakat.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda menemukan kejanggalan signifikan pada proyek TPA Sambutan, mulai dari ketidaksesuaian anggaran hingga perubahan spesifikasi teknis yang mengkhawatirkan. Apa saja temuannya dan bagaimana dampaknya?

Pansus LKPJ DPRD Samarinda menyoroti kontribusi Perusda Varia Niaga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, hanya menyetor Rp500 juta pada 2025.

DPRD Kota Samarinda memperketat pengawasan WFH ASN, menekankan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini bukan liburan, melainkan tuntutan profesionalisme yang harus dipertahankan.

Polemik validasi data administrasi menjadi ganjalan utama dalam proses penempatan 379 pedagang pemilik SKTUB resmi di Pasar Pagi Samarinda. DPRD turun tangan, namun ratusan pedagang terancam tak bisa berjualan di kios baru menjelang Ramadhan, menimbulkan.

Pemerintah Kota Samarinda tetap fokus pada penyelesaian proyek pengendalian banjir Samarinda 2026, meskipun dihadapkan pada penyesuaian anggaran daerah yang signifikan.

Dari total 2,1 juta data yang berhasil diaktivasi kembali, sebanyak 305.864 di antaranya termasuk dalam segmen PBI-JK.

Pemkot Serang perkuat layanan Jamkesda dengan menggandeng 8 RS, jamin akses kesehatan 11.000 warga kurang mampu yang terhapus dari BPJS PBI.

Kisah Marsi, ibu asal Bekasi, menyoroti peran vital program BPJS PBI dalam menopang biaya pengobatan cuci darah anaknya. Simak perjuangan dan harapan mereka untuk kesembuhan.

BPJS Kesehatan mencatat ada 1,6 juta warga di tiga kabupaten atau kota Jawa Tengah terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.

Adapun pemutakhiran dilakukan karena data kepesertaan perlu terus disesuaikan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Mensesneg Hadi Prasetyo menekankan bahwa pemerintah berusaha mencari solusi dan jalan keluar dari masalah dialami masyarakat terkait BPJS Kesehatan.