LIVE

Presiden Prabowo Hemat Besar-besaran, APBN dan APBD Dipangkas Rp306 Triliun

Penghematan terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

presiden prabowo
Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme swasembada pangan akan tercapai lebih cepat dari target empat tahun, bahkan mungkin sebelum tahun kedua pemerintahannya, berkat kerja keras lintas kementerian dan dukungan anggaran besar.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme swasembada pangan akan tercapai lebih cepat dari target empat tahun, bahkan mungkin sebelum tahun kedua pemerintahannya, berkat kerja keras lintas kementerian dan dukungan anggaran besar. (© 2025 Antaranews)

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis (23/1).

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Belanja Honorarium

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.

Anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.

Mandat untuk Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani diberi mandat untuk menetapkan besaran efisiensi setiap kementerian/lembaga serta menyesuaikan alokasi Transfer ke daerah, termasuk mengatur dana-dana khusus seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Instruksi ini berlaku mulai 22 Januari 2025, dengan waktu pelaksanaan yang ketat. Seluruh hasil identifikasi rencana efisiensi harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Top 3 News: Prabowo Sebut Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

{{caption}}
Mensesneg Luruskan Ucapan Prabowo soal Pemimpin Terpilih

{{caption}}
Prabowo: Saya Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

{{caption}}
Tak Perlu Lagi ke ATM, Semua Transaksi dalam Genggaman

{{caption}}
Prabowo: Kemajuan Bangsa Selalu Berasal dari Pemikir-Pemikir Terbaik

{{caption}}
Komisi IX DPR Setujui 4 Langkah Efisiensi MBG, Anggaran Bisa Hemat Rp 40 Triliun

Topik Terkait
{{caption}}
VIDEO: Perintah Prabowo Pemangkasan Anggaran Rp306 Triliun, DPR Belum Tahu Uangnya Untuk Apa

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja

Berita Update
{{caption}}
Membedah Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo: Bakal Terjadi Perlambatan Ekonomi?

Efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di era Presiden Prabowo Subianto berdampak kompleks pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Efisiensi Anggaran
{{caption}}
Prabowo Serius Pangkas Anggaran, Mobil Jemputan PNS Ditiadakan dan AC Kantor Sebagian Dimatikan

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.

PNS
{{caption}}
Sri Mulyani Jamin Dana Bansos Tetap Utuh Meski Ada Pemangkasan Anggaran

Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya.

Berita Update
{{caption}}
Demi Danai MBG, Mensesneg Mempertimbangkan Penghematan Anggaran

Prasetyo mengungkapkan bahwa program MBG telah berlangsung selama beberapa minggu.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Prabowo Efisiensi Anggaran 2025: Belanja Negara Dipangkas Rp306,6 Triliun

Prabowo memerintahkan agar efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun.

Presiden Prabowo Subianto
{{caption}}
Prabowo Dorong Perguruan Tinggi Cetak Talenta Unggul untuk Genjot Hilirisasi Industri

Prabowo berharap SDM yang lahir dari perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

berita update
{{caption}}
Prabowo Terima Kapolri, Bahas Situasi Keamanan di Indonesia

Teddy Indra Wijaya menyampaikan Polri terus berkomitmen menjaga stabilitas nasional demi mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional.

berita update
{{caption}}
Prabowo: Tidak Lama Lagi Indonesia Jadi Lumbung Padi Dunia, Bantu Banyak Negara

Inovasi teknologi cukup revolusioner karena dapat meningkatkan hasil gabah petani dari 5 ton menjadi 10 hingga 12 ton.

berita update
{{caption}}
Cerita Prabowo Pernah Temui Aburizal Bakrie agar Tak Impor Beras, tapi Berakhir Kaget dan Sedih

Menurut dia, petani saat itu akan memulai panen. Sehingga, kebijakan impor beras akan merugikan petani Indonesia karena harga jual akan anjlok.

aburizal bakrie
{{caption}}
Prabowo: Hanya di Indonesia Polisi Urus Pertanian, TNI Tanam Kedelai-Tebu

Dia meyakini upaya tersebut akan membuat Indonesia bangkit menjadi lebih baik.

berita update
{{caption}}
Prabowo Dianugerahi Penghargaan Adi Bhakti Maha Utama oleh Petani dan Nelayan Indonesia

Prabowo telah berjasa menciptakan berbagai kebijakan yang berpihak kepada sektor pangan dan kesejahteraan masyarakat desa.

berita update
{{caption}}
Kemdiktisaintek Buka Program Beasiswa Doktor, Dorong Kualifikasi Dosen Indonesia

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali membuka program Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) 2026, guna meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan memperkuat riset nasional.

apbn
{{caption}}
Disnaker Lampung Gencarkan Pelatihan Vokasi di 33 Titik untuk Tingkatkan Serapan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengintensifkan program Pelatihan Vokasi Lampung di 33 titik. Langkah ini bertujuan mempercepat serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja, didukung APBD dan APBN.

apbd
{{caption}}
Jaringan Kereta Kalimantan: Penguat Logistik dan Pendorong Ekonomi Nasional

Pengamat transportasi menilai pembangunan jaringan kereta Kalimantan akan memperkuat distribusi logistik dan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang di pulau tersebut. Rencana ini sedang dimatangkan pemerintah.

ahy
{{caption}}
PLN Lampung Sukses Tuntaskan Program BPBL 2025, Sentuh 10.830 Rumah Tangga

PLN Lampung berhasil menuntaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2025 untuk 10.830 rumah tangga di Lampung, wujudkan akses energi merata dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

akses energi
{{caption}}
Penyaluran Dana Desa Bengkulu Tahap I Capai Rp160,39 Miliar, Dorong Ekonomi Lokal

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyaluran Dana Desa Bengkulu tahap pertama telah mencapai Rp160,39 miliar, menjangkau 1.334 desa dan efektif menggerakkan roda perekonomian lokal.

apbn
{{caption}}
Said Abdullah: Pertumbuhan Tinggi Harus Inklusif, Kepercayaan Pasar Harus Dipulihkan

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

apbn