LIVE

Presiden Prabowo Hemat Besar-besaran, APBN dan APBD Dipangkas Rp306 Triliun

Penghematan terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

presiden prabowo
Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme swasembada pangan akan tercapai lebih cepat dari target empat tahun, bahkan mungkin sebelum tahun kedua pemerintahannya, berkat kerja keras lintas kementerian dan dukungan anggaran besar.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme swasembada pangan akan tercapai lebih cepat dari target empat tahun, bahkan mungkin sebelum tahun kedua pemerintahannya, berkat kerja keras lintas kementerian dan dukungan anggaran besar. (© 2025 Antaranews)

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis (23/1).

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Belanja Honorarium

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.

Anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.

Mandat untuk Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani diberi mandat untuk menetapkan besaran efisiensi setiap kementerian/lembaga serta menyesuaikan alokasi Transfer ke daerah, termasuk mengatur dana-dana khusus seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Instruksi ini berlaku mulai 22 Januari 2025, dengan waktu pelaksanaan yang ketat. Seluruh hasil identifikasi rencana efisiensi harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pemerintah Buka Opsi Tarik Pasukan TNI dari Lebanon, Ini Syaratnya

{{caption}}
Divonis 4 Tahun Penjara, Ibam Buka Peluang Banding

{{caption}}
Pertimbangan Hakim Vonis Ibam 4 Tahun Penjara di Kasus Chromebook

{{caption}}
Gugatan Kuota Internet Hangus Kandas di MK, Ini Alasannya

{{caption}}
BGN Temukan Zat Kimia Berlebih dalam Menu MBG di Cianjur

{{caption}}
Roda Hidup Rian, dari Warung Kecil Kini Putar Uang Miliaran per Pekan

Topik Terkait
{{caption}}
VIDEO: Perintah Prabowo Pemangkasan Anggaran Rp306 Triliun, DPR Belum Tahu Uangnya Untuk Apa

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja

Berita Update
{{caption}}
Membedah Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo: Bakal Terjadi Perlambatan Ekonomi?

Efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di era Presiden Prabowo Subianto berdampak kompleks pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Efisiensi Anggaran
{{caption}}
Prabowo Serius Pangkas Anggaran, Mobil Jemputan PNS Ditiadakan dan AC Kantor Sebagian Dimatikan

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.

PNS
{{caption}}
Sri Mulyani Jamin Dana Bansos Tetap Utuh Meski Ada Pemangkasan Anggaran

Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya.

Berita Update
{{caption}}
Demi Danai MBG, Mensesneg Mempertimbangkan Penghematan Anggaran

Prasetyo mengungkapkan bahwa program MBG telah berlangsung selama beberapa minggu.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Prabowo Efisiensi Anggaran 2025: Belanja Negara Dipangkas Rp306,6 Triliun

Prabowo memerintahkan agar efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun.

Presiden Prabowo Subianto
{{caption}}
Polri Tegaskan Indonesia Bukan Basis Sindikat Judi Online Internasional

Polri berkomitmen penuh memberantas judi online dan kejahatan siber transnasional, menegaskan Indonesia bukan tempat bagi sindikat judi online internasional yang merugikan masyarakat dan ekonomi.

astacita
{{caption}}
Kerisauan Presiden Prabowo soal Sampah Menahun: Perizinan Jadi Hambatan Utama

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kerisauan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan sampah yang tak kunjung selesai di Indonesia, menyoroti rumitnya perizinan sebagai penghambat utama.

darurat sampah
{{caption}}
Prabowo: Nelayan Sering Dilupakan Orang-orang Pintar di Jakarta

Prabowo menyadari beratnya perjuangan para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga.

berita update
{{caption}}
Apresiasi Prabowo untuk Nelayan: Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi Prabowo untuk nelayan Indonesia yang berjuang di laut. Ia berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan nasional, serta memastikan tidak ada lagi nelayan yang merasa diabai

apresiasi prabowo
{{caption}}
Oleh-oleh Presiden Prabowo untuk Warga Pulau Miangas

Prabowo juga memberikan 250 unit telepon seluler beserta 250 penguat sinyal Starlink untuk para kepala keluarga.

berita update
{{caption}}
Prabowo: Indonesia Sudah Swasembada, Tak Perlu Impor Pangan Lagi

Prabowo menyebut, Kampung Nelayan Merah Putih adalah salah satu program yang mendukung program ketahanan pangan bangsa.

prabowo subianto
{{caption}}
OPINI: Menjernihkan Perihal APBN 2026

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

apbn
{{caption}}
BPJN Sumbar Targetkan DED Jembatan Anduring Tuntas Agustus, Pembangunan Kembali Dimulai Akhir 2026

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menargetkan rancangan teknik detail (DED) Jembatan Anduring di Kayu Tanam selesai Agustus 2026, membuka jalan bagi pembangunan kembali jembatan vital ini.

andre rosiade
{{caption}}
Kota Sungai Penuh Percepat Normalisasi Batang Merao, Atasi Banjir dan Dukung Pertanian

Pemerintah Kota Sungai Penuh kebut program Normalisasi Batang Merao untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan sektor pertanian, meskipun sempat terkendala efisiensi anggaran.

apbn
{{caption}}
Kemendikdasmen RI Bangun Dua Sekolah Terintegrasi Berstandar Internasional di Riau

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI memulai pembangunan dua Sekolah Terintegrasi di Riau, tawarkan pendidikan unggulan berstandar internasional untuk masyarakat umum.

apbn
{{caption}}
Windfall Tax Bisa Dongkrak Penerimaan Negara Rp66 Triliun, Ini Kata Celios

Penerapan Windfall Tax atas keuntungan tak terduga perusahaan batu bara dan nikel diproyeksikan Celios mampu meningkatkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah, di tengah kebutuhan APBN yang mendesak.

apbn
{{caption}}
Pemprov Lampung Pastikan Kesiapan Fasilitas Pendukung Operasional Sekolah Rakyat Lampung Permanen

Pemprov Lampung serius menggarap proyek Sekolah Rakyat Lampung permanen di Kotabaru. Berbagai fasilitas pendukung dipastikan siap untuk operasional pada Juni 2026, demi masa depan pendidikan daerah.

apbn