Demi Danai MBG, Mensesneg Mempertimbangkan Penghematan Anggaran

Prasetyo mengungkapkan bahwa program MBG telah berlangsung selama beberapa minggu.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan potensi penghematan anggaran untuk tahun 2025 yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian, lembaga, dan kepala daerah. Penghematan ini dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG). Prasetyo menjelaskan bahwa program MBG sudah berjalan selama beberapa minggu, namun Presiden Prabowo menginginkan agar jumlah penerima manfaat dapat diperluas.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, ini Alhamdullilah MBG sudah berjalan. Namun, Presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," ungkap Prasetyo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada Kamis, 23 Januari 2025. Dia juga mengakui bahwa penambahan anggaran untuk program MBG akan diperlukan, sehingga sebagian dari pemangkasan anggaran pemerintah akan dialokasikan untuk program tersebut.

"Tentu ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," tambahnya. Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta agar kementerian dan lembaga dapat menggunakan anggaran dengan lebih efisien. Selain itu, dia menekankan pentingnya selektivitas dalam pelaksanaan kegiatan.

"Saya pikir adalah sebagaimana Pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung. Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," tuturnya. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program MBG dan memperluas jangkauan manfaatnya bagi masyarakat.

Prabowo meminta agar anggaran dikelola dengan lebih efisien

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri dalam Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pemimpin kesekretariatan lembaga negara, serta kepala daerah untuk melakukan efisiensi dalam belanja APBN dan APBD tahun 2025. Instruksi ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Inpres tersebut ditandatangani oleh Prabowo pada tanggal 22 Januari 2025.

Dalam instruksinya, Prabowo menekankan, "Melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja: kementerian/lembaga dalam APBN tahun anggaran 2025, APBD tahun anggaran 2025, dan transfer ke daerah dalam APBN tahun anggaran 2025 berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan," seperti yang dikutip oleh Liputan6.com dari salinan Inpres pada Kamis (23/1/2025). Prabowo menetapkan target efisiensi anggaran belanja negara untuk tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun, yang mencakup anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Dalam diktum ketiga dari instruksi tersebut, Prabowo meminta kepada menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien, sehingga penggunaan dana publik dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Pengelolaan Belanja Operasional yang Efisien

Dalam upaya meningkatkan efisiensi, perlu dilakukan identifikasi terhadap rencana efisiensi yang mencakup belanja operasional dan non-operasional. Rencana tersebut harus mencakup setidaknya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Selanjutnya, kementerian dan pimpinan lembaga diharapkan untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi, dengan pengecualian pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Selain itu, Prabowo juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mengurangi anggaran pada berbagai kegiatan. Salah satu langkah yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga mencapai 50 persen. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan efisien, sehingga memberikan dampak positif bagi keuangan negara.