Efisiensi Anggaran, Yusril: 30 Persen APBN Selama Ini Ternyata Bocor

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan di balik kebijakan pemotongan anggaran pemerintah, menekankan pentingnya efisiensi anggaran pemerintah untuk mencegah potensi penyelewengan dana dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah berhasil menghemat APBN sebesar Rp308 triliun melalui pemangkasan belanja tak produktif, sebuah langkah strategis untuk menyelamatkan uang rakyat dan meningkatkan efisiensi anggaran negara.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas melalui kebijakan efisiensi anggaran Indonesia di seluruh kementerian dan lembaga demi menjaga defisit fiskal tetap di bawah batas 3 persen, memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa anggaran untuk program MBG tetap aman, meskipun pemerintah melakukan penghematan akibat konflik di Timur Tengah.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan efisiensi anggaran negara sebesar Rp308 triliun pada tahun pertama pemerintahannya, dialihkan untuk program produktif seperti Makan Bergizi Gratis.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan pemerintah dalam penghematan anggaran sebesar Rp308 triliun pada tahun pertama, mengalihkan dana untuk program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis.

Penghematan tersebut akan dialokasikan kembali ke belanja pusat.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran mencapai Rp750 triliun dalam tiga tahap.

"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi," kata Hasan Nasbi.

Melalui penghematan anggaran, kementerian/lembaga didorong lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan. Melalui cara ini diharapkan beban APBN dapat berkurang.

Efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di era Presiden Prabowo Subianto berdampak kompleks pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan efisiensi anggaran daerah sukses mewujudkan program **Sekolah Gratis Banten** untuk tingkat menengah, menjangkau puluhan ribu siswa dan akan diperluas ke MA swasta.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 17 April 2026 bagi ASN, sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan penghematan energi di lingkungan pemerintah daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong transformasi layanan publik digital untuk optimalisasi akses masyarakat, dengan menyoroti keberhasilan layanan PANDAWA BPJS Kesehatan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi seputar Pengadaan Barang BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis, membantah klaim jumlah fantastis dan menegaskan semua dilakukan terukur sesuai kebutuhan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan berencana melakukan rasionalisasi anggaran drainase di Kecamatan Purwodadi untuk meningkatkan efisiensi dan fokus penanganan banjir perkotaan.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya prinsip Keadilan Restoratif dalam Kongres Pemasyarakatan Dunia (WCPP) 2026 di Bali, menawarkan solusi cerdas di tengah tantangan ov

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara hukum sejati harus diukur dari seberapa besar dampaknya dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya tumpukan aturan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho