Anggaran Dipangkas Prabowo, Airlangga Padamkan Sebagian Lampu Gedung Kementerian Perekonomian

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan di balik kebijakan pemotongan anggaran pemerintah, menekankan pentingnya efisiensi anggaran pemerintah untuk mencegah potensi penyelewengan dana dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja

Melalui penghematan anggaran, kementerian/lembaga didorong lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan. Melalui cara ini diharapkan beban APBN dapat berkurang.

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.

Muzani mengaku belum mengetahui berapa persen anggaran MPR yang dipangkas.

Anggaran Kementerian PU dipangkas Rp81 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp110 triliun mengikuti adanya Instruksi Presiden (Inpres).

Surat tersebut telah dikirimkan kepada seluruh menteri, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga.

Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya.

Prasetyo mengungkapkan bahwa program MBG telah berlangsung selama beberapa minggu.

Penghematan terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Prabowo memerintahkan agar efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun.

Pemerintah juga mengguyur berbagai stimulus di sektor transportasi, termasuk diskon tiket transportasi dan udara pada periode liburan sekolah.

Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Airlangga mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar pelaku usaha memahami mekanisme aturan baru dengan jelas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, rapat tersebut membahas dua agenda utama.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov.

Menko Airlangga Hartarto kembali mengungkapkan informasi terbaru mengenai pengembangan mobil nasional (mobnas) di Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Gubernur Wayan Koster resmi memberlakukan kebijakan WFH Bali setiap Jumat mulai 10 April 2026, namun unit layanan dan pejabat tertentu dikecualikan demi menjaga pelayanan publik tetap optimal dan efisiensi energi.

Pemerintah Kota Bogor berhasil mencatat efisiensi anggaran hingga hampir Rp900 juta per bulan berkat penerapan skema Efisiensi WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menarik perhatian publik.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mewajibkan ASN bersepeda ke kantor setiap Selasa dan Jumat. Kebijakan ASN Bersepeda Aceh Barat ini bertujuan menghemat BBM dan meningkatkan kesehatan pegawai.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah proaktif membatasi penggunaan kendaraan dinas dan menerapkan WFH untuk Efisiensi Energi Sumedang, merespons krisis global dan menghemat anggaran.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan penghematan anggaran operasional, termasuk pemangkasan penggunaan listrik dan BBM di seluruh OPD. Kebijakan Penghematan Anggaran Ponorogo ini bertujuan meningkatkan efis