DPRD dan Pemkab Banyuwangi Rumuskan Sembilan Prioritas APBD 2026 untuk Dorong Ekonomi Inklusif

DPRD Kabupaten Banyuwangi bersama pemerintah daerah setempat telah menetapkan sembilan prioritas pembangunan. Penetapan ini bertujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Prioritas ini akan menjadi fokus utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Perumusan kebijakan strategis ini dilakukan di tengah tantangan fiskal yang cukup berat. Penurunan dana transfer pusat ke daerah menjadi salah satu faktor utama yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, optimisme tetap dijaga untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, menegaskan komitmen tersebut. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, juga mengajak seluruh pihak untuk berpikir kreatif dan inovatif. Hal ini penting agar program prioritas dapat berjalan efektif melalui APBD 2026 yang telah disusun.

Michael Edy Hariyanto, Pimpinan Banggar DPRD Banyuwangi, merinci sembilan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus utama. Prioritas ini dirancang untuk menciptakan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Seluruh elemen pembangunan ini diharapkan saling mendukung satu sama lain.

Sembilan prioritas tersebut meliputi peningkatan produksi pangan lokal demi ketahanan pangan daerah. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Selain itu, perluasan pasar pertanian dan pariwisata akan terus digalakkan.

Aspek infrastruktur dasar juga tidak luput dari perhatian dalam Prioritas APBD Banyuwangi 2026. Penguatan pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi pilar penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perlindungan sosial dan reformasi birokrasi turut dimasukkan untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Kondisi fiskal Banyuwangi pada tahun 2026 diproyeksikan menghadapi tantangan serius. Kebijakan nasional menyebabkan penurunan dana transfer pusat ke daerah mencapai sekitar Rp665 miliar. Situasi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran.

Meskipun demikian, DPRD dan Pemkab Banyuwangi tetap optimistis dapat memenuhi target pembangunan. Michael Edy Hariyanto menyatakan, "Kami tetap optimistis meski dengan keterbatasan ini insyaallah kami dapat memenuhi target pembangunan, standar layanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum." Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat.

Proyeksi pendapatan daerah pada APBD 2026 mencapai Rp2,905 triliun. Angka ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp800 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp2,054 triliun. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp51,248 miliar.

Sementara itu, proyeksi belanja daerah untuk tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp2,917 triliun. Komposisi pembiayaan pada APBD 2026 meliputi penerimaan pembiayaan direncanakan diterima sebesar Rp12,598 miliar. Asumsi penerimaan pembiayaan APBD 2026 sebesar Rp57,369 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp44,771 miliar.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menghadapi kendala fiskal. Beliau mengajak seluruh pihak untuk berpikir kreatif agar program prioritas tetap berjalan efektif. Pendekatan baru sangat diperlukan dalam mengelola sumber daya daerah.

"Kami perlu merumuskan strategi baru yang lebih efisien dan produktif dalam mengelola sumber daya daerah," tutur Ipuk Fiestiandani. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi efisiensi dan produktivitas. Ini adalah bagian dari upaya memastikan keberlanjutan pembangunan di Banyuwangi.

Kesepakatan Raperda APBD 2026 menjadi peraturan daerah telah dicapai dalam rapat paripurna pada Sabtu (29/11) malam. Ini menunjukkan sinergi antara DPRD dan Pemkab. Semangat gotong royong diharapkan terus membara untuk membangun Banyuwangi secara berkesinambungan.

Sumber: AntaraNews