Muncul Rencana Penyesuaian Pajak Kripto, Pelaku Industri Beri Tanggapan Begini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kontribusi pajak kripto mencapai Rp719,61 miliar per November 2025, menunjukkan peningkatan kepatuhan meskipun nilai transaksi menurun.

OJK menilai aturan terbaru pajak kripto dalam PMK 108/2025 menjadi modal krusial untuk pembangunan industri aset digital, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum.

Studi LPEM FEB UI mengungkap **pajak kripto** yang kompetitif krusial untuk menarik investor ke platform legal. Kebijakan ini berpotensi mendongkrak kontribusi ekonomi hingga Rp260 triliun. Simak selengkapnya!

Bappebti kini mengalihkan fokusnya sepenuhnya ke pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) setelah kewenangan pengawasan aset kripto beralih ke OJK dan BI. Apa dampaknya bagi masyarakat dan sektor keuangan?

Guna mitigasi pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan tiga kebijakan baru untuk menopang penerimaan negara.

Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah penguatan klasifikasi aset kripto sebagai aset keuangan digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan peraturan terbaru mengenai perpajakan aset kripto,.

Mulai 1 Agustus 2025, pemerintah secara resmi menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi aset kripto.

Penyesuaian aturan ini dilakukan seiring berubahnya status kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan.

Menurutnya, peralihan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan terintegrasi.

Kini, tarif PPN untuk transaksi pembelian aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang ditetapkan sebesar 0,12 persen

Kasan turut menekankan bahwa perdagangan aset kripto juga telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara pada sektor perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil menghimpun Rp2,08 triliun dari pajak sektor digital per Februari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan terus mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menghimpun Rp1,13 triliun dari pajak sektor digital pada Januari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan ekonomi digital bagi penerimaan negara.

Indodax menyoroti peran strategis industri kripto sebagai sumber pendapatan fiskal signifikan, dengan penerimaan Pajak Kripto mencapai triliunan rupiah hingga September 2025, menunjukkan potensi ekonomi digital.

Penerimaan Pajak kripto di Indonesia mencapai Rp1,71 triliun hingga September 2025, menandakan pertumbuhan signifikan industri. Akankah target Rp2 triliun tercapai?

Indodax mencatatkan kontribusi **pajak kripto** sebesar Rp265,4 miliar hingga Agustus 2025, menyumbang lebih dari 50% penerimaan pajak kripto nasional. Angka ini buktikan peran vital industri aset digital bagi fiskal negara. Simak selengkapnya!

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahan sebagai pemungut PPN PMSE.

Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar sindikat penipuan rekrutmen admin scam ke Laos yang berkedok lowongan kerja kripto, menangkap satu pelaku dan memburu lainnya, membuat pembaca penasaran akan detail kasus ini.

Tokocrypto Gandeng BRI dan Mandiri sebagai kanal deposit baru, permudah akses masyarakat untuk bertransaksi kripto dan stimulasi investor di tengah dinamika pasar yang menantang.

Fenomena ini menempatkan generasi muda sebagai salah satu penggerak adopsi ekosistem keuangan digital nasional di masa depan.

Platform media sosial X kini membatasi akses akun pengguna yang pertama kali mengunggah konten berkaitan dengan cryptocurrency.

Bear market adalah kondisi pasar ketika harga aset turun secara signifikan dan berlangsung dalam periode yang relatif panjang.

Melalui tokenisasi ini pengguna dapat melakukan diversifikasi portofolio, tidak hanya pada aset kripto tetapi juga pada aset yang ditokenisasi seperti saham.