Ditjen Pajak Bocorkan Aturan Baru Pajak Kripto

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan peraturan terbaru mengenai perpajakan aset kripto,.

Dengan pengawasan yang dialihkan ke OJK, maka pajak aset kripto diprediksi akan berubah karena aset tersebut akan diklasifikasikan ulang.

Mulai 1 Agustus 2025, pemerintah secara resmi menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi aset kripto.

Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah penguatan klasifikasi aset kripto sebagai aset keuangan digital.

Peraturan baru mengenai pajak untuk transaksi emas batangan, yang diatur dalam PMK 51 dan PMK 52 Tahun 2025, dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

Guna mitigasi pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan tiga kebijakan baru untuk menopang penerimaan negara.

Studi LPEM FEB UI mengungkap **pajak kripto** yang kompetitif krusial untuk menarik investor ke platform legal. Kebijakan ini berpotensi mendongkrak kontribusi ekonomi hingga Rp260 triliun. Simak selengkapnya!

Bappebti kini mengalihkan fokusnya sepenuhnya ke pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) setelah kewenangan pengawasan aset kripto beralih ke OJK dan BI. Apa dampaknya bagi masyarakat dan sektor keuangan?

OJK menilai aturan terbaru pajak kripto dalam PMK 108/2025 menjadi modal krusial untuk pembangunan industri aset digital, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum.

Bappebti menilai pengenaan pajak kripto seharusnya dilakukan saat industri bersangkutan sudah maju.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan aset kripto per 10 Januari 2024.

Investor kripto melonjak 0,9 persen sejak awal tahun 2024.

Integrasi portofolio terpadu (unified portfolio) yang memungkinkan rebalancing instan antar aset global dan domestik, serta efisiensi biaya.

Kuasa hukum para korban, Jajang menilai perkara tak bergerak signifikan. Dia menyoroti lambannya penanganan di Polda Metro Jaya.

Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar sindikat penipuan rekrutmen admin scam ke Laos yang berkedok lowongan kerja kripto, menangkap satu pelaku dan memburu lainnya, membuat pembaca penasaran akan detail kasus ini.

Tokocrypto Gandeng BRI dan Mandiri sebagai kanal deposit baru, permudah akses masyarakat untuk bertransaksi kripto dan stimulasi investor di tengah dinamika pasar yang menantang.

Fenomena ini menempatkan generasi muda sebagai salah satu penggerak adopsi ekosistem keuangan digital nasional di masa depan.

Platform media sosial X kini membatasi akses akun pengguna yang pertama kali mengunggah konten berkaitan dengan cryptocurrency.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil menghimpun Rp2,08 triliun dari pajak sektor digital per Februari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan terus mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menghimpun Rp1,13 triliun dari pajak sektor digital pada Januari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan ekonomi digital bagi penerimaan negara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kontribusi pajak kripto mencapai Rp719,61 miliar per November 2025, menunjukkan peningkatan kepatuhan meskipun nilai transaksi menurun.

Indodax menyoroti peran strategis industri kripto sebagai sumber pendapatan fiskal signifikan, dengan penerimaan Pajak Kripto mencapai triliunan rupiah hingga September 2025, menunjukkan potensi ekonomi digital.

Penerimaan Pajak kripto di Indonesia mencapai Rp1,71 triliun hingga September 2025, menandakan pertumbuhan signifikan industri. Akankah target Rp2 triliun tercapai?

Indodax mencatatkan kontribusi **pajak kripto** sebesar Rp265,4 miliar hingga Agustus 2025, menyumbang lebih dari 50% penerimaan pajak kripto nasional. Angka ini buktikan peran vital industri aset digital bagi fiskal negara. Simak selengkapnya!