Hati-Hati, Beras Subsidi Dioplos Jadi Produk Premium Beredar di Minimarket

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik penjualan beras premium patahan tinggi yang merugikan konsumen hingga triliunan rupiah, memicu langkah tegas pemerintah.

Dari sepuluh sampel beras oplosan berkualitas premium yang diteliti, terungkap bahwa kandungan beras patah mencapai 59%.

Kasus tersebut terbongkar diawali temuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait anomali harga di masa panen raya pada Sabtu 26 Juni 2025.

Kemudian untuk beras medium, terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24 persen.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sejauh ini Bareskrim Polri telah menjadwalkan untuk memeriksa 25 distributor.

Amran menyatakan, temuan beras oplosan itu berasal dari pemeriksaan 268 merek beras di 10 provinsi penghasil utama dan telah diuji di 13 laboratorium.

Amran mengatakan, praktik kecurangan beras seperti pengoplosan merupakan tindakan yang menghalangi semangat swasembada pangan.

"Apa tidak punya rasa? Ini tidak beradab. Kalau kita mau bilang biadab, ya biadab juga. Enggak boleh dibiarkan," tegas Amran.

Seperti apa pernyataan tegas dari Mentan Andi Amran tersebut?

Amran menyebut pupuk palsu tersebut sangat merugikan petani, karena sebagian besar menggunakan dana pinjaman program kredit usaha rakyat (KUR).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta penegak hukum memberikan efek jera pada para produsen.

Kenali ciri-ciri beras subsidi dioplos agar tidak tertipu saat berbelanja.

Satgas Pangan Polres Madiun Kota meningkatkan antisipasi penimbunan bahan pokok dan pengoplosan komoditas bersubsidi menjelang Ramadhan hingga Lebaran 2026, guna menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Perum Bulog Cabang Rejang Lebong telah menyalurkan 723,86 ton beras Bantuan Pangan Pemerintah (BPP) untuk Oktober-November, menargetkan rampung awal Desember. Penyaluran Beras Bulog Rejang Lebong ini masih menyisakan sedikit dan akan segera dituntaskan.

Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan keberhasilan Polri dalam distribusi beras SPHP sebanyak 72.500 ton, berkontribusi signifikan menjaga stabilitas harga pangan. Simak dampaknya!

Bulog mencatat rekor Distribusi Beras SPHP 8 ribu ton sehari, berhasil menekan harga beras di hampir 200 kabupaten/kota. Simak dampak nyata stabilisasi pangan ini!

Polda Jambi berhasil membongkar praktik culas penjualan 1,4 ton beras subsidi SPHP yang dikemas ulang untuk dijual mahal, merugikan masyarakat dan memicu penasaran publik.

Polres Madiun Kota bekerja sama dengan Bulog dan Pemkot menyelenggarakan bazar GPM dengan skema 500 kupon.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen penuh memberantas mafia pangan dan praktik korupsi di sektor pertanian demi melindungi petani serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Polres Lombok Timur intensifkan penyidikan kasus dugaan beras oplosan yang merugikan masyarakat. Sebanyak 13 saksi telah dimintai keterangan, dan penetapan tersangka diharapkan segera terwujud.

Pedagang beras di pasar tradisional mengganti isi kemasan beras SPHP dengan karung beras premium demi meraih keuntungan.

Kelangkaan beras di pasaran bukan hanya masalah pasokan, namun juga kepercayaan. Pengamat ekonomi pertanian menyoroti pentingnya memulihkan keyakinan pelaku usaha untuk mengatasi krisis Kelangkaan Beras ini.

Langkah ini mempertimbangkan penegakan hukum yang lebih dulu dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.

Seluruh produsen diharapkan untuk menjual beras sesuai dengan kemasan label dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.