Begini Cara Investigasi Beras Oplosan di 10 Provinsi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik penjualan beras premium patahan tinggi yang merugikan konsumen hingga triliunan rupiah, memicu langkah tegas pemerintah.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengecam keras dugaan penyelundupan 1.000 ton beras di Karimun, Kepulauan Riau, menyebutnya sebagai pengkhianatan bangsa yang mengancam swasembada pangan nasional.

Hal itu disampaikan Amran saat pengungkapan kasus penyelundupan beras dan bahan pangan di Kepulauan Riau (Kepri).

Dari sepuluh sampel beras oplosan berkualitas premium yang diteliti, terungkap bahwa kandungan beras patah mencapai 59%.

Amran menyatakan, temuan beras oplosan itu berasal dari pemeriksaan 268 merek beras di 10 provinsi penghasil utama dan telah diuji di 13 laboratorium.

Temuan sementara, ada 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, serta volume yang berlaku.

"Apa tidak punya rasa? Ini tidak beradab. Kalau kita mau bilang biadab, ya biadab juga. Enggak boleh dibiarkan," tegas Amran.

Seperti apa pernyataan tegas dari Mentan Andi Amran tersebut?

Amran mengatakan penipuan tersebut tidak beradab hingga biadab

Amran menyebut pupuk palsu tersebut sangat merugikan petani, karena sebagian besar menggunakan dana pinjaman program kredit usaha rakyat (KUR).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta penegak hukum memberikan efek jera pada para produsen.

Amran menyebut bukti-bukti terkait praktik pengoplosan ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Polres Lombok Timur intensifkan penyidikan kasus dugaan beras oplosan yang merugikan masyarakat. Sebanyak 13 saksi telah dimintai keterangan, dan penetapan tersangka diharapkan segera terwujud.

Pedagang beras di pasar tradisional mengganti isi kemasan beras SPHP dengan karung beras premium demi meraih keuntungan.

Kelangkaan beras di pasaran bukan hanya masalah pasokan, namun juga kepercayaan. Pengamat ekonomi pertanian menyoroti pentingnya memulihkan keyakinan pelaku usaha untuk mengatasi krisis Kelangkaan Beras ini.

Langkah ini mempertimbangkan penegakan hukum yang lebih dulu dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.

Seluruh produsen diharapkan untuk menjual beras sesuai dengan kemasan label dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dugaan pengoplosan beras itu terungkap Satgas Pangan Polri merekonstruksi lapangan terkait produksi beras dilakukan di PT Padi Indonesia.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah bertekad untuk memberikan dukungan kepada para petani guna meningkatkan hasil produksi mereka.

Pemerintah menargetkan akan menghentikan impor solar pada 2026 ini sekaligus mencapai swasembada.

Presiden Prabowo ingin semua daerah di Indonesia mencapai swasembada energi. Ia berharap Papua bisa ditanami kelapa sawit untuk menghasilkan BBM

Ia menyebut capaian ini melampaui ekspektasi dan lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan industri keramik swasembada mampu memenuhi kebutuhan domestik dan siap mendukung program 3 juta rumah, namun butuh dukungan pemerintah.

Prabowo mengungkapkan tahun ini, produksi beras di Indonesia mencapai rekor tertinggi dalam sejarah.