Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen terus memperkuat upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali menerima pengaduan dari 500 nasabah yang asetnya disita lembaga keuangan sejak 2020. Penyitaan itu karena mereka tak mampu membayar cicilan karena terimbas pandemi Covid-19.

Kementerian Perdagangan berkomitmen menggalakkan perlindungan konsumen. Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kemendag menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait perlindungan konsumen.

Ketua LPKSM Linkar Kabupaten Karawang Eddy Djunaedy mengimbau konsumen mesti teliti saat tertarik untuk membeli produk hasil diskon. Sebab bisa saja barang yang didiskon merupakan hasil stok lama, terlebih untuk kategori produk makanan dan minuman. Selain itu biasanya barang diskonan sudah mendekati masa kedaluarsa.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat, total kerugian konsumen hingga 22 Juli 2021 mencapai Rp1,06 triliun. Di mana kategori pengaduan paling tinggi terjadi pada jasa keuangan 2.050 kasus, diikuti jasa e-commerce 364 kasus, perumahan 145 kasus, jasa telekomunikasi 36 kasus dan jasa transportasi 20 kasus.