Kasus Beras Oplosan Rugikan Konsumen Rp99 Trilun, Begini Modus Dilakukan Produsen

Hal ini dilakukan terkait dengan perkara beras oplosan yang kini tengah ditangani.

Pengungkapan ini dilakukan pada Selasa, 29 Juli 2025, di sebuah pabrik berlokasi di Kabupaten Sidoarjo.

Hal itu menyusul atensi serius dari Presiden Prabowo Subianto atas temuan dugaan pelanggaran mutu dan takaran

Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, memperingatkan bahwa siapa pun yang bermain-main dengan kualitas dan harga beras akan menghadapi konsekuensi hukum.

Kasus tersebut terbongkar diawali temuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait anomali harga di masa panen raya pada Sabtu 26 Juni 2025.

Satgas Pangan Polri telah mengumpulkan para produsen beras yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan.

Barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik terdiri dari beras dengan total berat mencapai 201 ton.

Dari temuan tersebut, kata Helfi, pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke lapangan, baik terhadap pasar tradisional maupun modern.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sejauh ini Bareskrim Polri telah menjadwalkan untuk memeriksa 25 distributor.

Amran menyatakan, temuan beras oplosan itu berasal dari pemeriksaan 268 merek beras di 10 provinsi penghasil utama dan telah diuji di 13 laboratorium.

Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan praktik kecurangan produksi komoditas beras.

Pemanggilan tersebut dilakukan, menyusul temuan dugaan pelanggaran dalam distribusi dan penjualan beras premium.

Polres Lombok Timur intensifkan penyidikan kasus dugaan beras oplosan yang merugikan masyarakat. Sebanyak 13 saksi telah dimintai keterangan, dan penetapan tersangka diharapkan segera terwujud.

Pedagang beras di pasar tradisional mengganti isi kemasan beras SPHP dengan karung beras premium demi meraih keuntungan.

Kelangkaan beras di pasaran bukan hanya masalah pasokan, namun juga kepercayaan. Pengamat ekonomi pertanian menyoroti pentingnya memulihkan keyakinan pelaku usaha untuk mengatasi krisis Kelangkaan Beras ini.

Langkah ini mempertimbangkan penegakan hukum yang lebih dulu dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.

Seluruh produsen diharapkan untuk menjual beras sesuai dengan kemasan label dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari sepuluh sampel beras oplosan berkualitas premium yang diteliti, terungkap bahwa kandungan beras patah mencapai 59%.

Dugaan pengoplosan beras itu terungkap Satgas Pangan Polri merekonstruksi lapangan terkait produksi beras dilakukan di PT Padi Indonesia.

Moga mengatakan konsumen bisa meminta ganti rugi dengan menyertakan bukti nota atau faktur belanja.

Permintaan itu muncul di tengah adanya temuan beras oplosan di rak-rak gerai ritel.

Pemprov Jawa Tengah yakin heboh beras oplosan tidak terjadi di pasar tradisional yang berada di dalam pengawasannya.

Kenali ciri-ciri beras subsidi dioplos agar tidak tertipu saat berbelanja.