Jenderal Sigit Bicara Update Kasus Beras Oplosan: Sudah Naik Sidik 4 Produsen Besar

Hal ini dilakukan terkait dengan perkara beras oplosan yang kini tengah ditangani.

tersangka lainnya adalah Ronny Lisapaly (RL) selaku Direktur Operasional Food Station

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melaporkan update temuan beras oplosan ke Presiden Prabowo

Presiden Prabowo kemarin menggelar rapat kabinet membahas kasus beras oplosan.

Pertemuan itu turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.

Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, memperingatkan bahwa siapa pun yang bermain-main dengan kualitas dan harga beras akan menghadapi konsekuensi hukum.

Adapun panggilan pemeriksaan terhadap enam produsen beras telah dilayangkan pada Rabu, 23 Juli 2025 dan diharapkan semua pihak hadir pada Senin, 28 Juli 2025.

Kasus tersebut terbongkar diawali temuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait anomali harga di masa panen raya pada Sabtu 26 Juni 2025.

Kemudian untuk beras medium, terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24 persen.

Barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik terdiri dari beras dengan total berat mencapai 201 ton.

Dari temuan tersebut, kata Helfi, pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke lapangan, baik terhadap pasar tradisional maupun modern.

Prabowo mengingatkan para pengusaha untuk membayar pajak dengan jujur dan mencari keuntungan secara sah, agar tidak merugikan masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen penuh memberantas mafia pangan dan praktik korupsi di sektor pertanian demi melindungi petani serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Polres Lombok Timur intensifkan penyidikan kasus dugaan beras oplosan yang merugikan masyarakat. Sebanyak 13 saksi telah dimintai keterangan, dan penetapan tersangka diharapkan segera terwujud.

Pedagang beras di pasar tradisional mengganti isi kemasan beras SPHP dengan karung beras premium demi meraih keuntungan.

Kelangkaan beras di pasaran bukan hanya masalah pasokan, namun juga kepercayaan. Pengamat ekonomi pertanian menyoroti pentingnya memulihkan keyakinan pelaku usaha untuk mengatasi krisis Kelangkaan Beras ini.

Langkah ini mempertimbangkan penegakan hukum yang lebih dulu dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.

Seluruh produsen diharapkan untuk menjual beras sesuai dengan kemasan label dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Polri hanya akan mengisi jabatan tertentu apabila ada permintaan dari instansi membutuhkan.

Penempatan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas negara pada bidang-bidang strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Sigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.

Seragam personel ini diharapkan dapat disiapkan untuk personel yang memiliki tugas di daerah rawan konflik atau memiliki potensi kerusuhan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis Staf Logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5).