Kasus Beras Oplosan, Dirut Food Station Ditetapkan Tersangka!

Polres Lombok Timur intensifkan penyidikan kasus dugaan beras oplosan yang merugikan masyarakat. Sebanyak 13 saksi telah dimintai keterangan, dan penetapan tersangka diharapkan segera terwujud.

Seluruh produsen diharapkan untuk menjual beras sesuai dengan kemasan label dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Polda Jawa Barat membongkar praktik produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai standar. 6 orang dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Tak main-main, Satgas Pangan Polri menjerat mereka dengan pasal berlapis.

Hal ini dilakukan terkait dengan perkara beras oplosan yang kini tengah ditangani.

Polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap ketiganya hari ini.

Pramono menyesalkan beras oplosan hasil produk PT Food Station Tjipinang Jaya yang sudah beredar di pasaran.

Hal itu menyusul atensi serius dari Presiden Prabowo Subianto atas temuan dugaan pelanggaran mutu dan takaran

Pemerintah melalui sinergi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Mabes Polri telah mengambil langkah dalam menindak kecurangan tersebut.

Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, memperingatkan bahwa siapa pun yang bermain-main dengan kualitas dan harga beras akan menghadapi konsekuensi hukum.

Adapun panggilan pemeriksaan terhadap enam produsen beras telah dilayangkan pada Rabu, 23 Juli 2025 dan diharapkan semua pihak hadir pada Senin, 28 Juli 2025.

Kasus tersebut terbongkar diawali temuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait anomali harga di masa panen raya pada Sabtu 26 Juni 2025.

Pedagang beras di pasar tradisional mengganti isi kemasan beras SPHP dengan karung beras premium demi meraih keuntungan.

Kelangkaan beras di pasaran bukan hanya masalah pasokan, namun juga kepercayaan. Pengamat ekonomi pertanian menyoroti pentingnya memulihkan keyakinan pelaku usaha untuk mengatasi krisis Kelangkaan Beras ini.

Langkah ini mempertimbangkan penegakan hukum yang lebih dulu dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.

Dari sepuluh sampel beras oplosan berkualitas premium yang diteliti, terungkap bahwa kandungan beras patah mencapai 59%.

Dugaan pengoplosan beras itu terungkap Satgas Pangan Polri merekonstruksi lapangan terkait produksi beras dilakukan di PT Padi Indonesia.

Kementerian Perdagangan memberikan tanggapan mengenai berkurangnya stok beras di toko-toko ritel modern.

Kerja sama strategis antara Perumda MGS Badung dan PT Food Station Tjipinang Jaya bertujuan memperkuat ketahanan pangan Badung melalui penyediaan beras dan pengembangan bisnis, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengembalikan ketersediaan stok beras premium di pasaran. Apa saja tantangan di balik kelangkaan stok beras premium ini?

Kabupaten Kediri menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat Pasokan Pangan Jakarta, mengirimkan komoditas pertanian dan peternakan berkualitas tinggi. Bagaimana dampaknya bagi petani?

Anggota DPR Novita Hardini menyoroti pentingnya menjaga mutu beras hingga konsumen akhir. Desakan ini muncul setelah aspirasi masyarakat, di tengah apresiasi kenaikan HET beras.

Proses seleksi terbuka untuk umum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan.

Saat ini, Teguh juga menjabat sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.