Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berjuang keras untuk memastikan ketersediaan beras premium di tengah masyarakat. Upaya ini dilakukan menyusul kasus beras oplosan yang sempat mengguncang pasar beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menegaskan komitmen tersebut.
Kelangkaan ini bukan tanpa alasan, sebab penggilingan di Food Station sempat disegel oleh Bareskrim. Penyegelan ini terjadi saat kasus pengoplosan beras mencuat, sehingga operasional produksi beras premium terhenti. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi pasokan beras premium di ibu kota.
Hasudungan Sidabalok menjelaskan, berbagai pihak yang terlibat dalam kasus pengoplosan juga tidak diizinkan menggiling atau mengemas beras. Situasi ini diperparah dengan kenaikan harga gabah kering di tingkat petani yang signifikan. Akibatnya, produsen menahan diri untuk tidak membeli gabah, yang berujung pada tingginya harga jual.
Advertisement
Advertisement
Dampak Kasus Oplosan dan Penyegelan Penggilingan
Kasus beras oplosan yang terungkap beberapa waktu lalu memiliki dampak signifikan terhadap pasokan beras premium. Salah satu imbas utamanya adalah penyegelan penggilingan beras di Food Station oleh Bareskrim. Tindakan ini secara langsung menghentikan proses penggilingan dan pengemasan beras premium.
Akibat penyegelan tersebut, produksi beras premium di Jakarta menjadi terhambat total. Hasudungan Sidabalok menjelaskan bahwa "Pada saat itu memang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk menggiling beras atau mengoperasikannya atau mengemas." Hal ini sangat berpengaruh pada ketersediaan beras premium di pasaran.
Tidak hanya Food Station, beberapa produsen lain yang terlibat dalam kasus serupa juga mengalami nasib yang sama. Mereka tidak diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas penggilingan atau pengemasan beras. Kondisi ini semakin memperparah kelangkaan stok beras premium di DKI Jakarta.
Advertisement
Advertisement
Tantangan Harga Gabah dan Strategi Stabilisasi
Selain kasus oplosan, tantangan lain yang dihadapi adalah kenaikan harga gabah kering di tingkat petani. Hasudungan menyebutkan bahwa harga gabah mengalami peningkatan yang cukup tajam. Kondisi ini secara otomatis meningkatkan biaya produksi beras.
Produsen beras pun menjadi enggan untuk membeli gabah dengan harga tinggi tersebut. Hasudungan menggarisbawahi, "Jadi mereka tidak berani memberikan harga di atas HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu memang ada standarnya." Kehati-hatian produsen ini menyebabkan pasokan beras premium semakin menipis.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Mereka melakukan stabilisasi harga melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras SPHP ini difokuskan untuk kategori beras medium.
Advertisement
Hasudungan menambahkan, "Dan di minimal itu juga sudah bisa membantu teman-teman kita yang mengkonsumsi beras medium. Jadi untuk beras SPHP memang khusus untuk beras medium." Meskipun demikian, upaya untuk mengembalikan stok beras premium masih terus diintensifkan oleh pemerintah.
Sumber: AntaraNews