Temuan Pemerintah Soal Beras Oplosan, Dari 268 Merek Beras Ada 212 Tidak Sesuai Standar

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melaporkan update temuan beras oplosan ke Presiden Prabowo

Pertemuan itu turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.

Amran mengatakan, yang terpenting adalah harga beras baik jenis premium dan medium dapat terkendali.

Hal itu menyusul atensi serius dari Presiden Prabowo Subianto atas temuan dugaan pelanggaran mutu dan takaran

Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, memperingatkan bahwa siapa pun yang bermain-main dengan kualitas dan harga beras akan menghadapi konsekuensi hukum.

Prabowo mengingatkan para pengusaha untuk membayar pajak dengan jujur dan mencari keuntungan secara sah, agar tidak merugikan masyarakat.

Kapolri memastikan, dalam waktu dekat akan ada rilis pengungkapan ke publik terkait kasus tersebut.

"Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” tegas Prabowo

Prabowo memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri mengusut tuntas kasus tersebut.

Prabowo menyebutkan bahwa permainan harga dan manipulasi pasokan beras menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp100 triliun setiap tahun.

Anang menyebut, Kejagung akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk para penegak hukum lainnya untuk menangani kisruh beras oplosan.

Informasi yang Prabowo terima, total kerugian masyarakat akibat kasus tersebut mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya.

Polres Lombok Timur intensifkan penyidikan kasus dugaan beras oplosan yang merugikan masyarakat. Sebanyak 13 saksi telah dimintai keterangan, dan penetapan tersangka diharapkan segera terwujud.

Pedagang beras di pasar tradisional mengganti isi kemasan beras SPHP dengan karung beras premium demi meraih keuntungan.

Kelangkaan beras di pasaran bukan hanya masalah pasokan, namun juga kepercayaan. Pengamat ekonomi pertanian menyoroti pentingnya memulihkan keyakinan pelaku usaha untuk mengatasi krisis Kelangkaan Beras ini.

Langkah ini mempertimbangkan penegakan hukum yang lebih dulu dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.

Seluruh produsen diharapkan untuk menjual beras sesuai dengan kemasan label dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari sepuluh sampel beras oplosan berkualitas premium yang diteliti, terungkap bahwa kandungan beras patah mencapai 59%.

Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan mengekspor 2.280 ton beras premium ke Arab Saudi, menegaskan keberlanjutan swasembada pangan dan memperkuat posisi Ekspor Beras Indonesia di kancah global.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sukses mengekspor 2.280 ton beras super premium ke Arab Saudi, menandai langkah strategis penguatan ekosistem logistik Ekspor Beras Haji dan promosi pangan nasional.

Perum Bulog melihat potensi besar untuk ekspor beras premium ke Arab Saudi, didorong antusiasme tinggi dan instruksi Kemenhaj agar dapur haji menggunakan beras Indonesia. Peluang ekspor beras Bulog ini memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen beras be

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kelancaran proses ekspor beras haji ke Arab Saudi, menjamin ketersediaan beras premium dari petani lokal untuk jamaah Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik penjualan beras premium patahan tinggi yang merugikan konsumen hingga triliunan rupiah, memicu langkah tegas pemerintah.

Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan Stok Beras Maluku aman hingga enam bulan ke depan, dengan total lebih dari 12.268 ton siap didistribusikan ke masyarakat.