Diperintah Prabowo Sikat Pelaku Beras Oplosan, Kejagung Siap Gaspol

Presiden Prabowo kemarin menggelar rapat kabinet membahas kasus beras oplosan.

Pertemuan itu turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.

Hal itu menyusul atensi serius dari Presiden Prabowo Subianto atas temuan dugaan pelanggaran mutu dan takaran

Kasus yang ditangani Kejagung lebih kepada dugaan tindak pidana korupsi terkait subsidi dalam komoditas tersebut.

Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, memperingatkan bahwa siapa pun yang bermain-main dengan kualitas dan harga beras akan menghadapi konsekuensi hukum.

Kasus tersebut terbongkar diawali temuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait anomali harga di masa panen raya pada Sabtu 26 Juni 2025.

Prabowo mengingatkan para pengusaha untuk membayar pajak dengan jujur dan mencari keuntungan secara sah, agar tidak merugikan masyarakat.

Kapolri memastikan, dalam waktu dekat akan ada rilis pengungkapan ke publik terkait kasus tersebut.

Menurut Prabowo, pengusaha-pengusaha tersebut tak perlu diperlakukan dengan baik.

"Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” tegas Prabowo

Prabowo memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri mengusut tuntas kasus tersebut.

Kerugian itu harus ditelan di tengah pemerintah tengah mencari uang setengah mati.

Presiden ke-7 Jokowi kedatangan tamu istimewa di kediamannya pada Kamis siang. Tamu tersebut adalah Didit Prabowo, putra semata wayang Presiden Prabowo.

Jokowi yang mengantar Didit hingga gerbang rumahnya enggan mengungkapkan isi pertemuan dengan Jokowi.

Masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Prabowo mempertimbangkan berbagai agenda nasional yang tengah berjalan.

Qodari menjelaskan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dua tahun silam, Prabowo telah memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat.

Jamuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Steinmeier ke Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen penuh memberantas mafia pangan dan praktik korupsi di sektor pertanian demi melindungi petani serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Polres Lombok Timur intensifkan penyidikan kasus dugaan beras oplosan yang merugikan masyarakat. Sebanyak 13 saksi telah dimintai keterangan, dan penetapan tersangka diharapkan segera terwujud.

Pedagang beras di pasar tradisional mengganti isi kemasan beras SPHP dengan karung beras premium demi meraih keuntungan.

Kelangkaan beras di pasaran bukan hanya masalah pasokan, namun juga kepercayaan. Pengamat ekonomi pertanian menyoroti pentingnya memulihkan keyakinan pelaku usaha untuk mengatasi krisis Kelangkaan Beras ini.

Langkah ini mempertimbangkan penegakan hukum yang lebih dulu dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.

Seluruh produsen diharapkan untuk menjual beras sesuai dengan kemasan label dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.