Gubernur Dedi Mulyadi Rombak Total, Puluhan BUMD Jabar Dilebur Jadi Super Holding

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah radikal dengan menggabungkan puluhan BUMD Jabar menjadi satu Super Holding pekan depan, bertujuan menghentikan praktik BUMD hantu dan intervensi politik.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana besar untuk merombak total struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya. Langkah ini akan menyatukan puluhan BUMD ke dalam satu sistem super holding yang efektif mulai pekan depan.

Keputusan ini diambil untuk mengatasi masalah BUMD "hantu" yang tidak memiliki aktivitas nyata, serta mengakhiri tradisi penempatan tim sukses gubernur dalam jajaran direksi atau komisaris perusahaan daerah.

Dedi Mulyadi menegaskan, konsolidasi ini bertujuan menyelamatkan aset daerah senilai Rp4 triliun yang selama ini dianggap tidak memberikan keuntungan signifikan bagi kas daerah.

Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi Aset Daerah

Langkah radikal ini mengadopsi sistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang telah diterapkan di tingkat nasional. Dedi Mulyadi meyakini bahwa konsolidasi adalah satu-satunya cara untuk mengelola aset daerah secara optimal.

Secara terbuka, Dedi membedah praktik inefisiensi, seperti skema sewa mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada pemerintah provinsi. Biaya sewa mobil tersebut mencapai Rp350 juta per unit setiap tahunnya.

"Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit," ungkap Dedi Mulyadi. Ia menambahkan bahwa pendapatan tersebut bahkan digunakan untuk membentuk anak perusahaan baru sebagai kamuflase agar uangnya lari.

Melalui pembentukan Super Holding BUMD Jabar ini, diharapkan praktik-praktik semacam itu dapat dihentikan. Pengelolaan aset akan menjadi lebih transparan dan efisien, menghindari pemborosan anggaran yang tidak perlu.

Menghindari Intervensi Politik dan Membangun Profesionalisme

Poin krusial dalam perombakan ini adalah komitmen Gubernur Dedi Mulyadi untuk menjauhkan BUMD dari intervensi politik. Ia menyatakan tidak akan menjadikan jabatan direksi atau komisaris sebagai tempat penampungan bagi tim sukses yang membantunya saat pemilihan.

"Gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi," ujar Dedi, menyoroti siklus pergantian pimpinan BUMD yang dipengaruhi politik.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa pimpinan BUMD harus didasarkan pada profesionalisme dan netralitas. Orientasi utama perusahaan daerah adalah finansial, bukan politik, sehingga memerlukan manajemen yang kompeten dan bebas kepentingan.

Ia juga menyindir fenomena pimpinan perusahaan daerah berlatar pendidikan tinggi yang gagal mengelola risiko finansial secara benar, merujuk pada potensi kerugian hampir Rp6 triliun yang pernah mengancam Bank Jabar di masa lalu.

Super Holding BUMD Jabar: Harapan Baru untuk Hilirisasi Ekonomi

Melalui sistem Super Holding BUMD Jabar ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pengelolaan aset yang lebih terarah dan transparan. Fokus utama adalah pada hilirisasi ekonomi daerah guna memberikan kontribusi nyata bagi APBD Jawa Barat.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa nantinya hanya akan ada dua entitas BUMD utama di Jawa Barat, yaitu Bank Jabar Banten (BJB) dan satu BUMD holding. Struktur ini diharapkan mampu mengatasi kondisi BUMD yang "berantakan seperti sekarang."

Konsep ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antar BUMD yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, mengoptimalkan potensi daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan.

Sumber: AntaraNews