Dedi Mulyadi Berencana Hapus Pajak Kendaraan Diganti Jalan Berbayar, Anggota DPRD Jabar: Enggak Yakin Bisa Diterapkan
Daddy mengingatkan agar Pemprov Jabar mematangkan kajian dan melakukan konsultasi intensif dengan pemerintah pusat.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi atau dikenal KDM berencana menghapus pajak kendaraan bermotor di wilayahnya. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan menerapkan sistem jalan berbayar bagi kendaraan yang melintasi ruas jalan provinsi.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady, mengaku ragu pajak kendaraan bisa dihapus sepenuhnya. Ia menilai rencana itu membutuhkan kajian yang sangat mendalam.
"Saya sih sebetulnya enggak yakin ya bisa diterapkan 100 persen pajak kendaraan bermotor dihapus," kata Daddy saat dikonfirmasi, Selasa (12/5).
Berdasarkan informasi yang diterimanya, skema jalan berbayar kemungkinan tidak akan berlaku di semua ruas jalan. Kebijakan ini hanya menyasar sejumlah ruas jalan provinsi yang kualitasnya sudah sangat baik seperti jalan tol.
"Jadi khusus jalan-jalan provinsi yang memang kualitasnya sudah bagus," jelas dia.
Oleh karena itu, Daddy mengingatkan agar Pemprov Jabar mematangkan kajian dan melakukan konsultasi intensif dengan pemerintah pusat. Hal ini penting agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya.
"Saya kira kita tetap konsultasi ke pusat, karena ini kan terkait dengan regulasi misalnya gitu. Jangan sampai pemerintah pusat malah menilai Pemprov Jabar offside," ungkap dia.
Pentingnya Perbaikan Kualitas Jalan
Lebih lanjut, Daddy menekankan pentingnya perbaikan kualitas jalan provinsi secara menyeluruh. Selain itu, sistem dan infrastruktur pembayaran juga harus disiapkan dengan matang sebelum kebijakan ini benar-benar dieksekusi.
"Yang harus kita bicarakan lebih komprehensif, bukan hanya sebatas target pendapatan semata. Saya kira banyak hal terkait dengan itu yang harus kita bereskan juga," tegas dia.
Sebelumnya, Dedi berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan penerapan sistem jalan berbayar di ruas jalan provinsi.
Rencana tersebut akan dikaji lebih lanjut dengan melibatkan kalangan akademisi serta dinas terkait di lingkungan Pemprov Jabar.
Nantinya, sistem pembayaran di jalan berbayar ini dirancang dengan mengadopsi sistem pembayaran yang sudah lazim diberlakukan di sejumlah negara maju.