Pidato Pertama Menggelora Dedi Mulyadi, Bikin DPRD Riuh Tepuk Tangan: Berantas Preman, Bersihkan BUMD

Sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritasnya.

Dedi Mulyadi sudah melaksanakan seremoni serah terima jabatan menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat dari Penjabat (Pj) Bey Machmudin. Dedi memastikan tidak akan mematok kinerja pada istilah 100 hari pertama.

Serah terima jabatan dari Penjabat Gubernur Bey Machmudin kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (21/2). 

Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai kota/kabupaten di Jabar, Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus, serta pejabat Forkopimda Jabar lainnya.

Usai acara, ia menyampaikan pidato pertama sebagai gubernur Jabar. Dia menekankan ada tiga hal yang harus dibangun dalam membangun sebuah daerah. Pertama, secara personal harus dekat. Kedua, secara administratif harus baik. Ketiga, secara politik harus akomodatif. 

“Saya sudah menyampaikan isi-isi pikiran saya tadi, dan isi pikiran itu sudah ada dalam visi dan misi, yang kemudian nanti akan menjadi RPJMD,” ucap Dedi.

Infrastruktur Jadi Prioritas

Sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritasnya. Ia ingin jalan di Provinsi Jawa Barat harus meningkat secara kualitas dan kuantitas. Pengerjaannya ditargetkan selesai pada tahun 2026, lengkap dengan marka jalan, CCTV, PJU, ruang-ruang estetik, dan gapura, yang semuanya terintegrasi.

Dari sisi pengendalian infrastruktur transportasi di Jawa Barat. Ia menyiapkan dua kerangka yang dibangun. Pertama, menguatkan transportasi darat; kedua, menjajaki transportasi udara; dan ketiga, menjajaki transportasi kereta. 

“Saya bermimpi Jawa Barat terkoneksi kembali dengan jalur kereta yang sebenarnya sudah ditinggalkan sejak masa pemerintahan Belanda. Tinggal mengaktifasi sistem ini kembali,” ucap Dedi. 

“Selanjutnya, mengenai ruang kelas, saya sudah menyampaikan bahwa harus selesai,” ia melanjutkan.

Dedi tak ingin menggunakan istilah 100 hari kerja. Proses akselerasi dimulai sejak ia dilantik. Setelah retret, komposisi belanja akan disesuaikan dengan visi misi. Semua proses lelang sudah harus bisa berjalan pada Maret 2025.

“Saya tidak menggunakan konsep 100 hari kerja. Karena saya bekerja saja, biarkan orang yang menghitung harinya. Mengenai calon kepala daerah, mereka sudah menjadi sahabat baik saya,” jelas dia.

Jaga Iklim Investasi, Berantas Premanisme

Misi lainnya adalah menjaga iklim investasi tetap sehat. Salah satu yang kerap mengemuka adalah adanya premanisme atau oknum ormas yang bisa menggagalkan proses investasi. 

Dedi menyatakan bahwa pemberantasan premanisme masuk ke dalam agendanya.

“Saya sudah menjawab bahwa komitmen kami adalah menjaga investasi dan memberantas premanisme. Begitu saya menjabat, saya langsung menyiapkan konsepnya. Bahkan tadi malam saya merumuskannya sambil menonton wayang. Saya juga meminta Sekda untuk memperkuat konsep yang akan segera menjadi rencana aksi minggu depan,” jelas Dedi.

Pangkas Habis Anggaran Tak Penting

Dedi memastikan tidak efisiensi yang dilakukan. Kebijakannya adalah mengalihkan lokasi anggaran kepada program prioritas. Ia menantang Kepala Badan Pendapatan Daerah, apakah berani menargetkan pendapatan Rp21 triliun, bukan Rp19 triliun. Jika target itu tercapai, belanja provinsi bisa meningkat dari Rp31 triliun menjadi Rp33 triliun.

Sebagai contoh, anggaran pembangunan ruang kelas baru yang sebelumnya sekitar Rp60 miliar, sekarang ia tingkatkan menjadi Rp1,2 triliun. Belanja infrastruktur jalan yang dulu sekitar Rp600 miliar, sekarang menjadi Rp2,4 triliun.

Anggaran sambungan listrik bagi masyarakat miskin yang sebelumnya sekitar Rp20 miliar, sekarang menjadi Rp350 miliar. Begitu juga dengan pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu), dari sekitar Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar.

“Yang kami efisiensikan adalah kebiasaan belanja pemerintah yang tidak produktif. Contohnya, studi banding yang hanya berisi jalan-jalan, atau penanganan masyarakat miskin dan stunting yang sebenarnya hanya berupa seminar di hotel. Itu semua dihapus,” ucap dia.

Mulai dari Diri Sendiri

“Saya bahkan memulai dari diri sendiri. Saya tidak memiliki anggaran belanja baju dinas, perjalanan dinas luar negeri, atau perjalanan dinas pribadi. Anggaran perjalanan dinas saya sudah dievaluasi lebih dari 40%. Sampai hari ini, saya belum pernah meminta fasilitas apapun dari Pemprov, termasuk perjalanan ke Magelang yang tidak menggunakan dana Pemprov sama sekali. Bahkan, Pemprov Jabar sempat lebih dulu mentransfer biaya penginapan anak saya di hotel, tapi saya sudah mengembalikan bukti transfernya,” tegas dia.

Untuk sektor energi, Dedi akan melihat bagaimana regulasi yang ada. Jika diperbolehkan, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar dengan harga listrik setengah dari harga normal. Kemudian, ia ingin bisa memanfaatkan air di desa-desa untuk menjadi tenaga listrik. 

“Energi lainnya pun bisa dikembangkan. Kita bisa mencapai swasembada energi dengan memanfaatkan teknologi terapan yang tepat guna. Ini bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan akan diarahkan pada pengembangan teknologi tepat guna untuk melahirkan energi-energi baru dan terbarukan,” pungkasnya.

BUMD Dibersihkan dari Timses

Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi juga menegaskan akan merombak total BUMD di Jawa Barat. Dia tidak ingin lagi ada Tim sukses yang masuk dalam jabatan tersebut.

Dedi Mulyadi bahkan ingin mengaudit investigasi laporan keuangan dan cara kerja para BUMD di Jabar.

Diketahui, total ada 41 BUMD yang dimiliki Jabar. Namun hanya dua yang menyumbang dividen untuk Pemprov Jabar. Sisanya rugi.

Dedi menegaskan, hal ini tidak boleh lagi terjadi. Sebab, BUMD harus untung berkontribusi pada APBD yang nantinya dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.

Mendengar pidato pertama Dedi Mulyadi, sontak ruang rapat DPRD Jabar menjadi riuh. Mereka memuji dan mengapresiasi gagasan yang disampaikan Dedi Mulyadi.