Dedi Mulyadi Minta Anggaran Baju Dinas, Sepatu hingga Dasi Dihapus: Masa Harus Dibelikan Negara

Dedi Mulyadi menilai penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus dirasionalisasi. Ia akan meninjau ulang perencanaan anggaran di setiap dinas bersama tim transisi.

Menurut dia, penggunaan anggaran harus efektif dan dirasakan langsung oleh Masyarakat. Di sisi lain, seluruh dinas tidak perlu khawatir dengan upayanya dalam merasionalisasi. Mantan Bupati Purwakarta ini memastikan tidak akan asal memotong anggaran.

“Enggak motongin anggaran, kita enggak jadi jagal anggaran Pemprov Jabar. Kita ini membuat nalar anggaran. Mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Mana anggaran yang wajib dilaksanakan, mana yang sunah dilaksanakan, mana yang makruh dilaksanakan, mana subhat mana yang haram," ucap dia dikutip tayangan video yang diunggah di kanal medsosnya.

“Jadi ada tingkatan, seluruh rangkaan ini dilakukan dengan cara yang bijak. Dalam pandangan saya, tidak ada pemotongan anggaran 70 persen semua OPD. Tidak seperti itu. Bisa saja ada OPD tidak ada yang dipotong karena menyusunnya sudah bener, perencanaannya, pelaksanaan anggaran modalnya sudah benar, belanja barang dan jasanya sudah bener, sesuai dengan kebutuhan,” jelas dia.

Sebaliknya, akan ada pergeseran anggaran di suatu OPD jika dalam pandangannya ada anggaran yang harus digeser untuk kebutuhan publik.

“Pada semuanya jajaran Pemprov Jabar, tenang saja, santai saja, toh anggaran yang kita pegang adalah anggaran negara. Maka pada saat negara meminta anggaran itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka semua harus melepaskan,” jelas dia.

Dalam video lain, Dedi Mulyadi menegaskan akan menghapus anggaran keperluan pakaian gubernur. Kebutuhan itu ia anggap bisa bisa dipenuhi oleh uang pribadi dan sebaiknya dialihkan pembelanjaannya untuk infrastruktur jalan.

“Masa baju aja harus dibelikan negara, memangnya anak yatim mau lebaran?” kata Dedi.

“Saya mau dilantik, bajunya jahit sendiri, saya enggak minta, enggak usah. Nanti duit anggaran baju saya, hapus. Masukin jadi belanja infrastruktur, sepatu hapus, udah banyak, dasi hapus, jas hapus. Di anggaran rumah tangga gubernur, hapus anggaran pakaian dinas gubernur,” tegas Dedi.