Janji Dedi Mulyadi Selesaikan Permasalahan di Jawa Barat

Pembangunan sarana pendidikan yang memadai untuk mengatasi masalah keterbatasan daya tampung di sekolah-sekolah negeri.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Ia pun menilai bahwa jabatan gubernur adalah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja. 

Hal itu ia sampaikan setelah Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

Beberapa poin masalah yang ia catat untuk segera dibenahi adalah integrasi jalan desa dan kabupaten. Para bupati dan wali kota akan diminta lebih memperhatikan aksesibilitas Masyarakat. 

Kemudian, pembangunan sarana pendidikan yang memadai untuk mengatasi masalah keterbatasan daya tampung di sekolah-sekolah negeri. Harapannya, kekisruhan setiap tahun saat penerimaan siswa baru tidak lagi terjadi.

Di sektor Pendidikan pun, mantan Bupati Purwakarta ini mengingatkan agar sekolah tidak bersifat eksploitatif terhadap siswa dan fokus pada pembinaan budi pekerti, bukan hanya akademik semata. Hal lain yang tak kalah penting adalah akuntabilitas keuangan sekolah yang harus baik. 

"Akan ada audit menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang disorot. Kepala sekolah yang terlibat akan dinonaktifkan sementara untuk mempermudah proses pemeriksaan," ungkap Dedi. 

Orang Miskin Tidak Boleh Susah Berobat

Komitmen berikutnya adalah meningkatkan akses layanan kesehatan dengan menyediakan ambulans yang memadai dan berkapasitas untuk memberikan perawatan darurat. Ia juga menyoroti pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. 

"Orang miskin tidak boleh lagi kesulitan berobat karena BPJS-nya belum terbayar atau tidak terdaftar," katanya.  

Infrastruktur pertanian menjadi perhatian khusus Dedi untuk memastikan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian gunung dan sumber mata air.  Di sisi lain, tata ruang harus dibenahi agar tidak terjadi kerusakan ekosistem akibat eksploitasi berlebihan dan penambangan liar. 

"Tata ruang harus dibenahi agar tidak terjadi kehancuran ekosistem akibat keserakahan manusia melakukan kerusakan lingkungan dan berbagai eksploitasi penambangan liar dan sejenisnya," katanya. 

Untuk sektor industri, Dedi menyatakan perlunya melindungi industri dari intimidasi premanisme serta memastikan kepatuhan pajak dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. 

"Industri juga harus taat untuk bayar pajak dan taat untuk tidak merusak lingkungan dengan menata limbahnya dengan baik. Ini adalah bagian kecil tugas yang harus kita bangun secara bersama dan itu tidak mungkin hanya diwujudkan oleh seorang diri harus semua warga punya kesadaran untuk membangun lingkungan," pungkasnya.