Tahukah Anda? Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah Fokus Persoalan Mendasar, Bukan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tegaskan Kepala Daerah Fokus Persoalan Mendasar seperti sampah dan jalan rusak.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh kepala daerah di wilayahnya. Ia meminta mereka untuk lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Imbauan ini disampaikan di Bandung pada Selasa, 16 September, menyoroti urgensi penanganan masalah lokal.

Penekanan utama Dedi Mulyadi adalah pada isu-isu krusial seperti penanganan sampah yang belum optimal dan perbaikan infrastruktur jalan yang banyak rusak. Menurutnya, hal-hal inilah yang seharusnya menjadi orientasi utama bagi pemerintah daerah saat ini. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen provinsi dalam menerapkan anggaran yang berkeadilan.

Untuk mendukung fokus tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan akan memperketat pemberian izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi para kepala daerah. Izin hanya akan diberikan jika ada alasan yang sangat mendesak dan jelas. Kebijakan ini bertujuan agar para pemimpin daerah tidak terdistraksi dari tugas pokok mereka.

Prioritas Anggaran Berkeadilan dan Kebutuhan Riil

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa prinsip anggaran berkeadilan harus benar-benar diterapkan di setiap kabupaten dan kota. Anggaran daerah harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat, bukan untuk aktivitas yang kurang berdampak langsung. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang merata.

"Fokus saja pada apa yang menjadi kebutuhan dasar kita hari ini," kata Dedi Mulyadi. Ia menambahkan, "Sampah masih belum terurus, jalan masih banyak yang rusak. Itu harus jadi orientasi untuk dibenahi." Pernyataan ini menjadi cerminan dari prioritas yang diharapkan.

Kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah provinsi dalam memastikan efektivitas penggunaan dana publik. Dengan membatasi perjalanan dinas yang tidak esensial, diharapkan lebih banyak sumber daya dapat dialihkan. Ini untuk mendukung program-program yang langsung menyentuh kehidupan warga.

Dedi Mulyadi berharap agar semua Kepala Daerah Fokus Persoalan Mendasar di wilayah masing-masing. Ini termasuk perbaikan fasilitas umum dan peningkatan layanan dasar. Upaya ini akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh warga Jawa Barat.

Pengetatan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri

Kebijakan pengetatan izin perjalanan dinas ke luar negeri menjadi salah satu instrumen Dedi Mulyadi. Ini untuk memastikan para pemimpin daerah tetap berfokus pada tugas domestik mereka. "Keluar negeri selama ini selalu berizin," ujarnya.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia tidak akan mengeluarkan izin jika tidak ada alasan yang sangat jelas dan mendesak. Pembatasan ini bukan tanpa dasar, melainkan untuk menjaga akuntabilitas. Ini juga untuk memastikan penggunaan waktu dan anggaran yang efektif.

Sejauh ini, hanya Bupati Bandung Barat yang mengajukan izin perjalanan ke luar negeri untuk menjenguk orang tuanya di Singapura. Permohonan tersebut dikabulkan karena dinilai memiliki urgensi pribadi yang kuat. Ini menunjukkan bahwa pengecualian tetap ada untuk kondisi yang benar-benar darurat.

Dedi Mulyadi mengajak seluruh Kepala Daerah Fokus Persoalan Mendasar dan tidak terpaku pada aktivitas di luar negeri. Terutama jika kegiatan tersebut tidak memberikan dampak positif langsung bagi perbaikan kondisi daerah. Fokus pada internal daerah menjadi kunci utama.

Sumber: AntaraNews