PP Tunas: Investasi Masa Depan Bangsa, Anggota DPR Soroti Perlindungan Anak di Era Digital

Psikolog Abdi Keraf menyambut baik PP Tunas sebagai upaya pemerintah melindungi anak dari dampak negatif media sosial, menekankan pentingnya peran orang tua dan edukasi dalam implementasinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak, bahkan telah dipatuhi oleh raksasa teknologi seperti Meta.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai regulasi baru yang krusial untuk membantu orang tua melindungi masa depan anak dari ancaman digital. Pahami bagaimana PP ini bekerja.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya PP Tunas dalam melindungi anak dari dampak negatif digital. Kebijakan ini diharapkan mampu membentuk generasi tangguh dan berkarakter di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Kebijakan PP Tunas Perlindungan Anak Digital yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dinilai penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada peran aktif orang tua dan masyarakat.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menegaskan PP Tunas Perlindungan Anak bukan sekadar pembatasan, melainkan investasi strategis untuk membentuk karakter generasi muda di era digital.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas resmi berlaku. Peneliti menilai pemerintah daerah harus aktif mewujudkan generasi sehat di era digital melalui sosialisasi dan aturan lanjutan untuk melindungi anak.

Pakar UGM Novi Poespita Candra menilai PP Tunas jadi tameng efektif bagi orang tua melindungi anak dari bahaya media sosial. Kebijakan ini dorong literasi digital.

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Perlindungan Anak krusial untuk memastikan kepentingan terbaik anak di ruang digital, menjawab tantangan konten negatif dan eksploitasi data.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta orang tua memperkuat literasi digital dan pengawasan anak menyusul berlakunya PP Tunas, regulasi penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman siber.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) akan memberlakukan kebijakan larangan ponsel di sekolah bagi siswa SMA/SMK mulai tahun 2027, mengacu pada regulasi nasional terkait perlindungan anak di ruang digital.

Peningkatan kasus di ruang digital saat ini banyak terjadi pada kelompok usia rentan.

Wakil Bupati Bulungan menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat kedaulatan bangsa melalui tema Harkitnas 2026, didukung program strategis nasional dan regulasi perlindungan anak.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah radikalisme pada generasi muda. Simak upaya pemerintah dan masyarakat dalam membentengi anak-anak dari ideologi kekerasan.

KemenPPPA menyoroti peran sentral keluarga dalam membentengi generasi muda dari radikalisme, menekankan pengasuhan ramah anak serta kolaborasi lintas sektor untuk perlindungan komprehensif.

Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual anak di bawah umur di Tambora, Jakarta Barat, dengan menangkap seorang pemuda berinisial AR. Kasus kekerasan seksual anak ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen mempercepat replikasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) hingga tingkat desa. Langkah ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan anak dan menekan kasus perkawinan anak di daerah.

Polres Tana Toraja berhasil mengamankan enam pelaku perundungan siswi berinisial AG (14) yang videonya viral, memicu keprihatinan dan sorotan terhadap kasus kekerasan anak.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengajak Fatayat NU untuk bersinergi dalam upaya pencegahan kekerasan pesantren, menekankan pentingnya gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.