Pemkot Medan Raih Opini WTP Keenam Kalinya, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemerintah Kota Medan kembali Raih Opini WTP keenam kali berturut-turut dari BPK Perwakilan Sumut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Medan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kota Medan kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara. Ini merupakan capaian keenam kalinya secara berturut-turut bagi Pemkot Medan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. Prestasi ini menegaskan komitmen Pemkot Medan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, menyatakan bahwa opini WTP ini bukan sekadar pencapaian administratif semata. Lebih dari itu, ini adalah bukti nyata kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada Jumat (29/5).

Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menyerahkan langsung LHP tersebut kepada Wali Kota Rico Waas. Capaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi berkelanjutan. Seluruh jajaran pemerintah kota diminta untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas kinerja demi pelayanan masyarakat.

Komitmen Kuat dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

Pencapaian opini WTP keenam kali berturut-turut ini menggarisbawahi komitmen kuat Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan keuangan daerah. Wali Kota Rico Tri Putra Waas menekankan bahwa capaian ini mencerminkan dedikasi pemerintah daerah yang tak tergoyahkan. Dedikasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta akuntabel di semua lini. Ini adalah hasil dari upaya berkelanjutan dan sinergi seluruh jajaran perangkat daerah yang patut diapresiasi.

Rico Waas menegaskan bahwa opini WTP memiliki makna lebih dari sekadar pengakuan administratif. Ini adalah validasi atas integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran daerah. Seluruh perangkat daerah telah bekerja sama secara kolektif untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif. Hal ini demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan hasil pemeriksaan dari BPK menjadi instrumen penting bagi Pemkot Medan. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemkot Medan bertekad untuk mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan keuangan. Mereka juga berkomitmen untuk memperkuat kepercayaan publik.

Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Berkelanjutan

Wali Kota Rico Tri Putra Waas secara tegas meminta seluruh jajaran pemerintah kota untuk tidak berpuas diri dengan pencapaian gemilang ini. Ia mendorong agar semangat perbaikan dan inovasi terus diimplementasikan di berbagai sektor pemerintahan. Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci utama untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan signifikan. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam setiap program dan kegiatan.

Capaian opini WTP ini diharapkan menjadi motivasi kuat bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Medan. Motivasi ini untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penggunaan anggaran menjadi fokus utama. Ini semua demi mewujudkan pembangunan kota yang lebih maju dan merata.

Pemkot Medan berkomitmen penuh untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Selain itu, mereka juga berupaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas akan selalu menjadi pilar utama dalam setiap kebijakan. Hal ini untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

Sumber: AntaraNews