Tata Kelola Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2025 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, menarik perhatian p

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Gianyar 2025 agar memenuhi standar akuntansi, demi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara, dengan fokus pada kepatuhan dan efekt

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, berhasil mencatat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan sebesar Rp52,1 miliar pada tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap kemandirian fiskal daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara ketat memantau rencana Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk memastikan kewajiban pengembalian dana lender terpenuhi, menyusul dugaan fraud yang sedang diusut Bareskrim Polri.

BPK berharap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mampu mempertahankan Opini WTP meskipun sedang dalam masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih, demi tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periksa LK K/L bidang politik, hukum, dan keamanan Tahun 2025 dengan fokus perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan integrasi prinsip ESG demi Indonesia Emas 2045. Simak detailnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Kemeninveshil/BKPM) Tahun 2025, bertujuan memperkuat

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih tiga penghargaan atas Kinerja Anggaran 2025 dari DJPb Kalimantan Selatan, menandai komitmen tata kelola keuangan yang transparan dan digital.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan SiLPA untuk melunasi kewajiban pembayaran proyek APBD 2025 yang tertunda, mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

BPK Kalteng menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan anggaran pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp6 triliun pada tahun 2026 akan dikelola secara transparan dan akuntabel, seiring terbitnya DIPA dan pelantikan pejabat perbendaharaan.

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan pendanaan yang signifikan; mengukuhkan kemandirian finansial adalah kunci untuk meningkatkan kualitas, beradaptasi dengan zaman, dan memastikan keberlangsungan misi pendidikan.

Pemkab Sigi menjalin kerja sama strategis dengan PKN STAN untuk meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola keuangan daerah. Kolaborasi ini bertujuan mencetak tenaga keuangan andal.

Mendagri dan Menkeu perkuat sinergi kawal Transformasi Fiskal Daerah dengan alokasi Rp1.300 triliun, memastikan anggaran daerah lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan **Anggaran Badung** tidak mengendap di kas daerah, melainkan sedang dalam proses penyaluran. Apa saja prioritasnya?

Sinergi Pemprov BPKP Sulut resmi terjalin untuk fokus pada pencegahan korupsi, bukan penindakan. Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola keuangan daerah demi kemajuan Sulut.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serius tingkatkan tata kelola keuangan daerah melalui ETPD. Sistem ini jamin transparansi, efisiensi, dan dorong PAD. Simak detailnya!

OJK dorong integritas mahasiswa sebagai karakter pribadi dan modal masa depan, kunci penting memutus rantai fraud di sektor jasa keuangan. Mengapa peran mereka krusial?