Tata Kelola Keuangan

Pemkab Banjar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemkab Kobar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI untuk LKPD TA 2025, menegaskan komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kota Medan kembali Raih Opini WTP keenam kali berturut-turut dari BPK Perwakilan Sumut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Medan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang Raih WTP kedelapan dari BPK RI. Capaian ini menjadi bukti komitmen kuat dalam tata kelola keuangan dan dorong peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Serang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, menandai komitmen kuat dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Kabupaten Bintan berhasil meraih insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari Kemendagri atas inovasi pembiayaan kreatif. Simak bagaimana Bintan mencapai prestasi ini dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal daerah.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah intensifkan pembinaan pengelolaan dana BOS bagi kepala sekolah dan bendahara guna memastikan pemanfaatan anggaran sesuai aturan dan persiapan audit BPK.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama Pemkab/Kota serahkan 14 LKPD Unaudited ke BPK Perwakilan Kalsel. Bagaimana proses pemeriksaan 60 hari ini akan memastikan transparansi keuangan daerah?

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih tiga penghargaan atas Kinerja Anggaran 2025 dari DJPb Kalimantan Selatan, menandai komitmen tata kelola keuangan yang transparan dan digital.

BPK menegaskan pemeriksaan laporan keuangan (LK) merupakan mandat konstitusional untuk menjaga akuntabilitas dan mendorong transparansi pengelolaan anggaran, khususnya di sektor pangan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura berhasil menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp5,7 miliar dari lelang sepanjang 2025, menunjukkan optimalisasi aset negara dan kontribusi signifikan terhadap keuangan.

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Entry Meeting bersama BPK RI untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025 guna memastikan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Bank SulutGo (BSG) menjalin kerja sama strategis untuk mempercepat proses Digitalisasi Keuangan Gorontalo, khususnya dalam tata kelola APBDes serta optimalisasi pajak daerah secara daring.

Kejaksaan Negeri Batang berhasil mengembalikan dana Rp7,3 miliar atas kelebihan bayar listrik Pemkab Batang ke kas daerah. Temuan kelebihan bayar listrik Batang ini merupakan hasil penyelidikan pidsus yang berfokus pada pemulihan keuangan negara dan pengu

Bank Kalsel bersama pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan bersinergi membangun digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pendapatan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sukses menggelar Rekordas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 di Ternate, Maluku Utara, untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan optimalkan APBD demi pembangunan daerah yang efektif.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bertemu Dirjen Keuda Kemendagri membahas penguatan APBD Makassar dan regulasi BUMD, menyikapi efisiensi anggaran pusat. Apa dampaknya bagi daerah?

Sekretaris Daerah Kota Bogor meluncurkan Sistem Keuangan Real Time Setda Bogor berbasis teknologi untuk efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Ketahui bagaimana sistem ini merevolusi tata kelola keuangan daerah.