Lumajang Raih Opini WTP ke-8 Kali Berturut-turut, Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan daerah. Daerah ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Ini merupakan capaian kedelapan kalinya secara berturut-turut bagi Lumajang.

Opini WTP ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. Bupati Lumajang Indah Amperawati dan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Oktafiyani hadir menerima penghargaan tersebut pada Jumat (29/5).

Raihan WTP kedelapan ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lumajang. Mereka berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat setempat.

Bupati Lumajang Indah Amperawati, yang akrab disapa Bunda Indah, menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Opini WTP menjadi indikator penting bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hal ini juga menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Capaian delapan kali berturut-turut ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah. Mereka terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ini juga berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Menurut Bunda Indah, opini tertinggi dalam audit keuangan ini adalah hasil kerja keras bersama. Seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta partisipasi berbagai pihak turut mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan Lumajang.

Meskipun meraih WTP, Bupati Indah Amperawati menegaskan bahwa opini ini bukanlah tujuan akhir. Capaian tersebut harus menjadi motivasi kuat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan. Tujuannya agar semakin mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.

“Kami ingin agar tata kelola keuangan dan pemerintahan tidak hanya baik secara administrasi,” kata Bunda Indah. “Tetapi juga mampu mendukung pelayanan publik yang semakin efektif dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh warga.” Ini menunjukkan visi jangka panjang pemerintah daerah.

Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono juga menyoroti pentingnya WTP. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut menunjukkan komitmen kuat seluruh perangkat daerah. Mereka membangun budaya kerja yang akuntabel, profesional, dan bertanggung jawab.

Agus Triyono menambahkan bahwa hasil pemeriksaan BPK merupakan mekanisme evaluasi penting. Ini memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan program pembangunan daerah. Opini WTP menjadi pendorong kinerja dan efektivitas program.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Ini adalah bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah ini juga mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Opini WTP tidak hanya mencerminkan kualitas pengelolaan laporan keuangan. Namun, juga menjadi fondasi untuk terus memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Ini meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah dalam melayani masyarakat.

Dengan fondasi tata kelola yang kuat, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis. Mereka dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini juga akan mendorong pembangunan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.

Sumber: AntaraNews